27 Kecamatan Masuk Zona Rawan
ANCAMAN longsor dan pergerakan tanah masih membayangi kehidupan warga di Kabupaten Tasikmalaya.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Oleh: Nunung Nurohman
Forum Koordinasi (FK) Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Tasikmalaya memetakan sebanyak 27 kecamatan di wilayahnya sebagai daerah rawan bencana longsor dan pergerakan tanah.
Pemetaan ini dilakukan berdasarkan analisis data historis kejadian bencana yang ditangani Tagana sepanjang tahun 2024 hingga 2025.
Ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Jembar Adisetya, mengatakan pemantauan ketat saat ini difokuskan pada wilayah-wilayah dengan karakteristik geografis berbukit, tebing labil, bantaran sungai, serta kawasan yang memiliki catatan riwayat banjir dan longsor.
"Kami dari FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pemetaan kerawanan bencana merunut pada data kejadian bencana yang ditangani Tagana pada tahun 2024 dan 2025," ujar Jembar, Rabu (18/11).
"Kurang lebih sebanyak 27 kecamatan merupakan daerah rawan bencana longsor, sehingga pemantauan perlu difokuskan pada wilayah dengan kondisi geografis berbukit, tebing labil, bantaran sungai, serta daerah yang memiliki riwayat banjir dan longsor," tambahnya.
Guna mengantisipasi potensi ancaman tersebut, FK Tagana menyiagakan kekuatan penuh di posko-posko siaga yang tersebar di berbagai titik rawan.
Sebanyak 60 personel dikerahkan secara bergiliran selama 1 kali 24 jam di wilayah masing-masing, didukung oleh pembentukan 12 Kampung Siaga Bencana (KSB) di daerah rawan bencana.
"Kami menyiagakan sebanyak 60 personel. Kami siagakan 1x24 jam di wilayah masing-masing dan sebanyak 12 KSB di daerah rawan bencana," kata Jembar.
Selain kesiapsiagaan personel, FK Tagana bersama tim gabungan dan unsur masyarakat juga bergerak cepat menangani dampak bencana yang terjadi di lapangan, khususnya dalam membuka kembali aksesibilitas warga yang sempat terputus.
"Tagana dan tim gabungan serta masyarakat bersama-sama mengevakuasi material longsor di pemukiman warga dan membuka akses jalan terutama di wilayah Kecamatan Bantar Kalong, kemudian Parung Ponteng, Culamega, Salopa, Cigalontang, dan Cipatujah," tutur Jembar.
Ia bersyukur, berkat kerja keras tim gabungan di lapangan, mobilitas warga di sejumlah titik krusial perlahan mulai pulih dan berangsur normal.
"Sampai saat ini akses jalan sudah mulai terbuka dan bisa dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat, serta beberapa fasilitas umum dan pemukiman warga sudah mulai bisa ditempati," katanya.
Koordinasi Logistik dengan Provinsi Terkait penanganan darurat bagi warga terdampak, Jembar mengakui bahwa ketersediaan logistik di Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya sempat menipis. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihaknya langsung membangun koordinasi lintas instansi guna meminta pasokan tambahan ke tingkat provinsi.
"Untuk stok logistik yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, kami selalu berkoordinasi dengan dinas terkait bahwa memang ketersediaan logistik di Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya itu sudah menipis dan kami berkoordinasi bersama Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan logistik di Kabupaten Tasikmalaya," jelasnya.
Langkah jemput bola tersebut membuahkan hasil. Bantuan logistik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini telah tiba dan mulai didistribusikan secara selektif kepada warga yang paling membutuhkan.
"Alhamdulillah dari Provinsi Jawa Barat kami sudah diberikan bantuan untuk para korban bencana. Dan yang kami utamakan adalah memang yang terdampak yang sangat parah," ujar Jembar.
Dalam proses penyaluran bantuan logistik, Jembar menekankan pentingnya tertib administrasi dan koordinasi yang baik dengan jajaran pemerintahan di tingkat bawah guna memastikan transparansi dan ketepatan sasaran.
"Kami juga selalu berkoordinasi dengan aparatur desa setempat karena untuk menurunkan bantuan logistik ini diperlukan surat permohonan berita acara dari aparatur desa yang diketahui oleh pemerintah kecamatan dan diketahui juga oleh para tim komisi dalam hal ini Muspika, sehingga koordinasi harus berjalan dengan baik," pungkasnya. (bsf)
Editor : Inilahkoran

