508 Ribu Anak Tak Sekolah di Jabar, Target ATS Nol pada 2029

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar memperketat pengawasan penanganan anak tidak sekolah (ATS). Daerah yang dinilai gagal menekan jumlah anak putus sekolah terancam dievaluasi, menyusul target Jabar mencapai zero ATS atau nol anak tidak sekolah pada 2029.

Sekda Jabar Herman Suryatman meminta seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota hingga aparat desa bergerak langsung menjangkau anak-anak yang belum mengenyam pendidikan. 

Langkah tersebut dinilai penting, agar persoalan ATS tidak terus berlarut dan menghambat pemanfaatan bonus demografi.

Berdasarkan data Dapodik, jumlah ATS di Jabar masih mencapai 508.615 anak hingga Oktober 2026. Angka itu turun 138.989 anak atau 21,46 persen dibandingkan dengan data awal yang berada di kisaran 600 ribuan.

Herman menegaskan, penanganan ATS tidak cukup dilakukan melalui pendataan administratif. Pemerintah daerah harus memastikan setiap anak yang teridentifikasi benar-benar memperoleh akses pendidikan, baik melalui sekolah formal, SMA Terbuka (Smater), maupun program pendidikan kesetaraan.

Guna mendukung langkah tersebut, Pemprov Jabar memanfaatkan aplikasi Sada Jabar yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Melalui sistem ini, data anak tidak sekolah dapat ditelusuri berdasarkan nama dan alamat atau by name by address, bahkan hingga tingkat RT, RW, dan desa.

Data tersebut diharapkan memudahkan pemerintah dalam menentukan sasaran penanganan, sekaligus memantau perkembangan di setiap wilayah. Herman pun menegaskan, kinerja dinas pendidikan di daerah akan menjadi bagian dari evaluasi apabila angka ATS tidak menunjukkan penurunan.

“Semua dashboard sistem pemantauan akan saya buka, agar semua bisa memonitor progress di masing-masing daerah. Kalau ada daerah yang angka ATS-nya mandek, kita akan evaluasi langsung kinerja Kepala Dinas Pendidikannya,” ujar Herman dalam Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kantor Dinas Pendidikan Jabar, Kota Bandung, Senin (12/10/2026).

Selain pengawasan, Herman memastikan persoalan biaya tidak boleh menjadi alasan anak kehilangan kesempatan bersekolah. Pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan melarang satuan pendidikan membebankan biaya tambahan kepada masyarakat untuk penanganan ATS.

“Untuk pembiayaan, kita back up semuanya dari dana BOS. Jangan membebani orang tua. Jika masih ada kepala sekolah atau pengelola pendidikan yang membebani warga untuk mengatasi anak tidak sekolah, laporkan ke saya,” tegasnya.

Herman mengingatkan, tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah menjadi persoalan serius bagi Jawa Barat. Padahal, usia kemerdekaan Indonesia dan Provinsi Jawa Barat telah mencapai 81 tahun.

Selain data Dapodik, terdapat pula sekitar 420.000 anak berusia 7-18 tahun yang tercatat tidak bersekolah berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Perbedaan angka tersebut menunjukkan pentingnya ketepatan basis data, dalam menentukan sasaran penanganan.

Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto menegaskan sinergi lintas lembaga akan terus diperkuat untuk memperluas jangkauan penanganan anak tidak sekolah.

“Ini kolaborasi antara Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, BBPMP, dan semua pihak yang ikut menyukseskan penurunan ATS di Provinsi Jawa Barat. Kita akan bahu-membahu menyelesaikan ATS di Jawa Barat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jabar Komalasari menyebutkan penurunan jumlah ATS merupakan hasil kolaborasi sejumlah instansi, mulai dari Kementerian Agama, dinas pendidikan kabupaten/kota, BBPMP, hingga pihak terkait lainnya.

Dari sisi capaian daerah, Kabupaten Pangandaran mencatat penurunan ATS sebesar 56 persen. Berikutnya, Kabupaten Ciamis mengalami penurunan 42,68 persen dan Kota Tasikmalaya sebesar 37,36 persen.

Dengan jumlah ATS yang masih menembus lebih dari setengah juta anak, Pemprov Jabar kini menghadapi tantangan untuk memastikan penurunan angka tersebut berlangsung konsisten. 

Pendataan hingga tingkat desa, pembiayaan tanpa pungutan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah menjadi instrumen yang disiapkan untuk mengejar target nol anak tidak sekolah pada 2029.