Absen di Agenda Prabowo, Dedi Mulyadi Hadapi Dua Ujian Sekaligus

INILAHKORAN.ID - Keputusan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melewatkan agenda yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, demi menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gunung Ciremai menempatkannya pada dua tuntutan sekaligus. 

Selain harus memastikan api segera padam, Dedi perlu menjaga komunikasi politik dengan pemerintah pusat, agar pilihan tersebut tidak memicu persoalan baru.

Pakar komunikasi politik Universitas Islam Bandung (Unisba) Muhammad E Fuady menilai, ketidakhadiran Dedi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi perhatian setelah Prabowo secara terbuka menanyakan keberadaan sejumlah kepala daerah yang tidak hadir.

Menurut Fuady, keputusan Dedi turun langsung menangani kebakaran dapat memperkuat citranya sebagai pemimpin yang mengutamakan persoalan di daerah. Namun, langkah itu juga berpotensi memunculkan penafsiran politik, terutama karena agenda tersebut dihadiri langsung orang nomor satu di Indonesia.

"Di satu sisi, KDM (Kang Dedi Mulyadi) mendapat publisitas sebagai pemimpin yang memilih turun langsung ke lapangan. Di sisi lain, publik mulai mencermati relasi politiknya dengan Prabowo," ujar Fuady, Jumat (23/10/2026).

Fuady menjelaskan, kehadiran seorang kepala daerah di tengah bencana memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pemimpin tidak hanya dituntut mengambil keputusan, tetapi juga memastikan penanganan di lapangan berjalan efektif.

Dalam situasi kebakaran Gunung Ciremai yang mendapat perhatian media massa dan media sosial, keputusan Dedi memprioritaskan penanganan langsung berpotensi memperoleh respons positif dari masyarakat.

Meski demikian, keuntungan citra tersebut tidak otomatis menghilangkan konsekuensi politik. Ketidakhadiran dalam forum nasional yang dihadiri Presiden dapat memunculkan berbagai tafsir, terlebih ketika dinamika politik menuju Pemilu 2029 mulai menjadi perhatian.

"Jadi, bagi sebagian pihak, tindakan KDM itu berpotensi menjadi sebuah persoalan. Ia bisa terus menggerus elektabilitas Prabowo jelang 2029," ucapnya.

Fuady menilai, dampak politik dari keputusan tersebut juga berkaitan dengan hasil penanganan kebakaran. Publik akan menilai, apakah pilihan Dedi meninggalkan agenda nasional benar-benar diikuti langkah efektif untuk mengendalikan api.

Jika kebakaran tak kunjung teratasi atau justru meluas, keputusan tersebut berpotensi menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, keberhasilan memadamkan api dapat memperkuat persepsi masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam menangani bencana.

"Karena itu, penuntasan kebakaran menjadi hal mendesak yang harus diprioritaskan," katanya.

Fuady menilai, komunikasi yang dilakukan Dedi kepada jajaran pemerintah pusat menjadi faktor penting untuk mencegah ketidakhadirannya ditafsirkan sebagai bentuk pengabaian terhadap agenda Presiden.

Selain menghubungi Mensesneg dan Seskab, Dedi juga disebut berkoordinasi dengan Wakil Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) untuk memperoleh dukungan helikopter water bombing dalam upaya pemadaman kebakaran.

"Kan Dedi juga disebut menyampaikan bahwa langkah tersebut sesuai dengan saran Menteri Sekretaris Negara," katanya.

Menurut Fuady, koordinasi tersebut memperlihatkan pentingnya pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi keadaan darurat. Pemerintah daerah dapat berkonsentrasi menangani persoalan di wilayahnya, sementara pemerintah pusat memberikan dukungan sesuai kebutuhan.

Namun, komunikasi antarpemerintahan tetap perlu dijaga agar keputusan yang diambil dalam situasi darurat tidak berkembang menjadi persoalan hubungan politik.

Fuady menambahkan, kemungkinan Dedi terlibat dalam kontestasi politik pada 2029 masih sebatas spekulasi. Kendati demikian, setiap keputusan pejabat publik dapat menjadi perhatian politik ketika dikaitkan dengan dinamika nasional.

Fuady menegaskan, kehadiran pemimpin di lokasi bencana merupakan bagian penting dari komunikasi krisis. Masyarakat membutuhkan kepastian, jika pemerintah mengambil tindakan konkret ketika menghadapi keadaan darurat.

Pengalaman pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo menunjukkan, jika kehadiran langsung pemimpin di lokasi bencana kerap menjadi simbol respons pemerintah terhadap persoalan masyarakat.

Dalam kasus kebakaran Gunung Ciremai, langkah Dedi turun ke lapangan dinilai sejalan dengan harapan tersebut. Namun, kehadiran langsung tetap harus dibarengi hasil penanganan yang terukur.

"Masyarakat ingin melihat tindakan nyata ketika bencana terjadi, bukan hanya kehadiran dalam forum resmi," katanya.

Dedi Klaim Sudah Berkoordinasi dengan Istana

Di tengah munculnya sorotan politik, Dedi menyatakan ketidakhadirannya dalam Rakornas TPAKD di Jiexpo, Jakarta, Kamis (22/10/2026), telah dikomunikasikan kepada pemerintah pusat.

Dedi mengaku lebih dahulu meminta arahan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelum memutuskan berkonsentrasi menangani kebakaran di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

"Jadi, kemarin pagi itu saya WA Pak Mensesneg. Pak Mensesneg, saya bilang, saya minta arahan ini ada kebakaran di Ciremai, ada pengarahan dari Bapak Presiden," ungkapnya.

Menurut Dedi, Mensesneg kemudian memintanya memprioritaskan penanganan kebakaran di kawasan Gunung Ciremai.

"Kata Pak Mensesneg tangani yang Ciremai. Gitu," ujar Dedi.

Ia juga menyebut telah melaporkan hal tersebut kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dedi menegaskan, keputusannya tidak menghadiri agenda Presiden bukan dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak Istana.

"Jadi, ya kami kemarin melaksanakan itu atas sepengetahuan. Ini bukti chat WA-nya masih ada," tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo sempat menanyakan keberadaan Dedi ketika menyapa sejumlah kepala daerah dalam Rakornas TPAKD di Jakarta.

"Ke mana KDM? Yang paling dekat, enggak hadir malah. Pasti sibuk," kata Prabowo.