Andalkan DAU dan PKB, Dedi Mulyadi Optimistis Utang Gagal Bayar Rp621 Miliar ke Kontraktor Segera Dilunasi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi optimistis, utang gagal bayar Rp621 miliar ke kontraktor yang menjadi polemik dapat segera dilunasi.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi optimistis, utang gagal bayar Rp621 miliar ke kontraktor yang menjadi polemik dapat segera dilunasi.
Dedi mengatakan, utang Rp621 miliar tersebut akan dibayar melalui beberapa pos pendapatan daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terus menunjukkan peningkatan, seiring bertambahnya kesadaran warga Jawa Barat dalam membayar pajak.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang semangat membayar pajak. Pemerintah Provinsi juga semangat membangun jalan dan berbagai kelengkapannya,” ujar Dedi dikutip Kamis 8 Januari 2026.
Mekanisme pembayaran lanjut dia, tidak bisa langsung kontan. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih melakukan audit dan verifikasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang akan dibayarkan.
Ia menjelaskan bahwa hasil verifikasi menunjukkan kualitas pekerjaan yang beragam. Ada pekerjaan yang dinilai sangat baik, baik, hingga kurang baik.
“Terhadap pekerjaan yang kurang baik, kami akan terus melakukan verifikasi, audit, dan studi lapangan. Pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai tentu tidak akan kami bayarkan seluruhnya. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan jasa dan kualitas pekerjaannya,” ucapnya.
Dedi pun mengajak masyarakat untuk berperan aktif, sebagai bagian dari pengawasan publik. Ia mempersilakan warga menyampaikan kritik, masukan, maupun laporan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, terkait hasil-hasil pembangunan di Jawa Barat.
“Silakan warga masyarakat menyampaikan kritik dan postingan tentang pekerjaan yang baik, kurang baik, maupun yang tidak baik. Dengan begitu, masyarakat menjadi lembaga kontrol yang memastikan pembangunan kita benar-benar berkualitas,” katanya.
Ini merupakan bagian komitmen dari Pemprov Jabar, dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran publik yang digunakan dapat menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan berdampak kepada masyarakat.
Editor : JakaPermana
