Antisipasi Ancaman Sesar Lembang: Susun Siasat Sebelum Gawat

Oleh: Yuliantono 

Dedi Mulyadi sedang memp e r s i a p k a n sesuatu yang waktu kedatangannya tak pernah bisa dipastikan: gempa bumi.

Ancaman Sesar Lembang membuat Gubernur Jawa Barat itu memikirkan halhal yang mungkin dibutuhkan warga.

Dari jalur evakuasi hingga persediaan air bersih, semuanya harus diperhitungkan sebelum kepanikan mengambil alih keadaan. Pikiran itu dibawa Dedi ketika mengunjungi kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Majalengka, baru-baru ini.

Di sana, dia meminta seluruh perangkat daerah menyiapkan skenario darurat secara terukur. Bukan sekadar daftar kebutuhan di atas kertas, melainkan rencana yang bisa dijalankan ketika keadaan berubah dalam hitungan detik.Jalur evakuasi harus jelas. Armada pengangkut bantuan perlu dihitung.

Pasokan pangan dan air bersih harus dipastikan.

Bahkan, pemerintah perlu memikirkan tempat untuk tetap bekerja apabila pusat pemerintahan di Bandung tak bisa berfungsi akibat gempa.

“Jadi, dari sekarang skenarionya sudah kita hitung.

Kalau terjadi Sesar Lembang, mobilisasi ke mana, jalurnya lewat mana, berapa truk yang dibutuhkan, logistiknya apa, dan teknologi informasi apa yang disiapkan,” ujar Dedi.

Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar teknis. Namun, di balik hitungan jumlah truk dan jalur penyelamatan, ada kehidupan manusia yang dipertaruhkan.

Ada keluarga yang mungkin harus meninggalkan rumah, anak-anak yang membutuhkan tempat aman, lansia yang memerlukan bantuan untuk mengungsi, serta warga yang akan mencari kepastian di tengah keadaan yang serba tak menentu.

Bencana memang tak bisa sepenuhnya dikendalikan.

Namun, persiapan dapat menentukan seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Sesar Lembang menjadi salah satu sumber ancaman gempa yang perlu diperhitungkan di Jawa Barat.

Sesar ini membentang sekitar 29 kilometer di utara Bandung dan terbagi menjadi enam segmen.

Di sekitarnya terdapat kawasan permukiman, pusat kegiatan ekonomi, serta infrastruktur yang menopang kehidupan masyarakat.

Potensi dampaknya membuat kesiapsiagaan tak cukup berhenti pada pemantauan aktivitas geologi.

Pemerintah perlu memastikan apa yang harus dilakukan apabila gempa terjadi dan berbagai fasilitas umum mengalami gangguan.

Dedi meminta jajarannya menghitung kebutuhan armada untuk mobilisasi petugas, evakuasi warga, dan distribusi bantuan.

Kemungkinan jalan terputus juga harus masuk dalam skenario, termasuk kebutuhan mobil tangki untuk memasok air bersih apabila jaringan distribusi terganggu.

Sebab, dalam keadaan darurat, persoalan sederhana bisa berubah menjadi urusan yang menentukan keselamatan. Air bersih yang biasanya mengalir dari keran, misalnya, dapat menjadi kebutuhan mendesak ketika jaringan distribusi rusak.

Jalan yang sehari-hari dilalui kendaraan bisa menjadi penghambat jika tertutup reruntuhan atau tak lagi aman dilewati.

Pemerintah juga diminta menyiapkan pusat operasional alternatif di Cirebon apabila pusat pemerintahan di Bandung tak dapat digunakan. Langkah ini diperlukan agar koordinasi dan pelayanan publik tetap berjalan ketika kawasan terdampak mengalami gangguan.

Memindahkan operasional pemerintahan tentu bukan perkara sederhana.

Gedung alternatif saja tidak cukup. Kendaraan, logistik, perangkat komunikasi, dan sistem informasi harus tersedia agar keputusan tetap bisa diambil dan bantuan dapat bergerak.

Di balik rencana tersebut, ada satu hal yang ingin dipastikan: ketika warga membutuhkan pertolongan, pemerintah tidak ikut kehilangan arah.

Catatan kegempaan sepanjang September 2026 menjadi pengingat, aktivitas bumi di Jawa Barat dan sekitarnya terus berlangsung.

Stasiun Geofisika Kelas I Bandung mencatat 202 kejadian gempa selama sebulan, dengan magnitudo berkisar 1,1 hingga 6,5.

Sebanyak 16 kejadian dirasakan masyarakat.

Dari jumlah tersebut, 84 kejadian merupakan gempa swarm yang terkonsentrasi di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung.

BMKG juga mencatat 11 kejadian serupa di sekitar Gunung Salak.

Aktivitas gempa terbanyak terjadi pada 16 September, dengan 48 kejadian dalam sehari. Sehari kemudian, jumlahnya mencapai 31 kejadian. Sejumlah gempa dirasakan warga di Pangalengan dan Kertasari dengan intensitas III MMI.

Kawasan Sesar Lembang pun tercatat mengalami aktivitas kegempaan.

Pada 20 September, gempa bermagnitudo 1,7 terjadi di sekitar kawasan tersebut dan dirasakan dengan intensitas II MMI di Cisarua dan Cijamil, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung, Suaidi Ahadi, menyebut sebagian aktivitas gempa masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan sumbernya.

“Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi secara pasti terkait sumber penyebab gempabumi tersebut,” ujarnya.

Catatan tersebut bukan pertanda, gempa besar akan segera terjadi. Hingga kini, BMKG belum dapat menentukan secara akurat tanggal dan waktu terjadinya gempa bumi. Aktivitas gempa yang meningkat di suatu kawasan pun tidak serta-merta menjadi penanda bahwa gempa besar akan segera menyusul.

Ketidakpastian itulah yang membuat kesiapsiagaan menjadi penting.

Masyarakat tidak bisa mengetahui kapan harus bersiap menghadapi guncangan, sementara pemerintah tak semestinya menunggu kepastian waktu untuk mulai mengurangi risiko.

Badan Geologi pada Februari 2026 menyebut potensi gempa Sesar Lembang dapat mencapai magnitudo 6,8–7 apabila seluruh segmen bergerak. Sementara itu, kajian BMKG pada Oktober 2025 menyebut segmen Cimeta dan Cipogor berpotensi menghasilkan gempa maksimum magnitudo 5,5 berdasarkan skenario yang digunakan.

Kedua angka tersebut merujuk pada skenario sumber gempa yang berbeda, bukan ramalan waktu kejadian. Bagi masyarakat, yang lebih penting adalah memahami risiko dan mengetahui tindakan yang perlu dilakukan ketika guncangan benar-benar terjadi.

BMKG telah memasang enam sensor pemantau di sisi utara dan selatan Sesar Lembang. Kebutuhan penambahan sensor masih memerlukan kajian lebih lanjut agar penempatannya sesuai dengan kebutuhan pemantauan.

Pemantauan merupakan bagian penting dari mitigasi. Namun, informasi mengenai aktivitas gempa perlu diikuti langkah nyata untuk mengurangi risiko, mulai dari pemetaan kawasan rawan hingga penerapan standar bangunan tahan gempa.

Kajian mikrozonasi dapat membantu mengenali perbedaan tingkat kerawanan di setiap kawasan.

Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan penentuan lokasi fasilitas publik.

Teknologi bangunan tahan gempa, termasuk sistem base isolation yang dirancang untuk mengurangi transfer guncangan ke struktur bangunan, juga dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko pada bangunan yang dirancang menggunakannya.

(gin)