Atasi Banjir Bandung Raya, Pemprov Jabar Siapkan Danau Retensi dan Sodetan

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar mendorong percepatan penanganan banjir Bandung Raya dengan menyiapkan pembenahan sungai, pengendalian sampah kiriman, hingga pembangunan sodetan yang ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta pekerjaan di titik rawan banjir tidak ditunda hingga tahun depan. Sejumlah penanganan teknis, terutama normalisasi sungai, harus diprioritaskan pada 2026 untuk mengurangi risiko luapan air ke kawasan permukiman.

Langkah tersebut dibahas bersama Bupati Bandung Dadang Supriatna dan jajaran teknis pemerintah daerah. Salah satu rencana yang disiapkan ialah pembangunan danau retensi di sekitar Lanud Sulaiman, untuk membantu mengendalikan aliran air yang berkontribusi terhadap banjir di Bandung Raya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jabar Dikky Achmad Sidik mengatakan, normalisasi sungai pada 2026 akan dilakukan mulai dari muara dengan memperdalam aliran dan memastikan lebar sungai sekurang-kurangnya lima meter.

"Untuk 2026, pertama normalisasi total dari muara, diperdalam. Lebar minimum lima meter semua," ujar Dikky dikutip dari akun media sosial Dedi Mulyadi, Rabu (14/10/2026).

Selain pengerukan, pembenahan akan menyasar konstruksi yang menghambat aliran air. Pemerintah merencanakan penambahan bukaan saluran dari satu menjadi dua, serta pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di lokasi yang berisiko mengalami limpasan.

Dedi menekankan, efektivitas pengerjaan harus menjadi pertimbangan utama agar anggaran yang digunakan menghasilkan perbaikan nyata. Untuk pengerukan manual sepanjang sekitar satu kilometer, dia meminta pekerjaan ditangani tenaga berpengalaman dengan sistem borongan.

"Kalau hanya padat karya biasa, nanti pekerjaannya tidak ada tambahnya," kata Dedi.

Menurut dia, perencanaan pekerjaan harus memperhitungkan kebutuhan tenaga kerja, upah, alat berat, kendaraan pengangkut, hingga tempat pembuangan material. Persiapan tersebut diperlukan agar pelaksanaan tidak terkendala persoalan teknis.

Dedi juga mengingatkan jajarannya agar segera menangani lokasi yang berpotensi memicu banjir berulang, tanpa menunggu jadwal pekerjaan tahun berikutnya.

"Jangan menunggu tahun depan. Nanti banjir lagi," ujarnya.

Di luar pembenahan fisik sungai, Pemprov Jabar menyiapkan pemasangan trash rack atau penyekat sampah untuk menahan material kiriman dari Kota Bandung agar tidak menyumbat aliran air.

Fasilitas tersebut harus dilengkapi dukungan operasional, mulai dari petugas hingga alat berat berukuran kecil dan kendaraan pengangkut. Pemerintah juga perlu menyiapkan lokasi pengolahan atau pembuangan sampah agar material yang tertahan tidak kembali mengganggu aliran sungai.

Untuk jangka menengah, pemerintah merencanakan pembangunan sodetan sepanjang sekitar satu kilometer pada 2027. Saluran baru tersebut dirancang untuk mengalihkan aliran menuju sungai lain tanpa melewati kawasan permukiman.

"Sudetan yang ini dibikin saja rencana 2027. Jadi nanti tidak melalui permukiman," kata Dedi.

Dia meminta koordinasi dengan instansi pekerjaan umum segera dilakukan untuk mematangkan desain teknis dan kebutuhan anggaran, termasuk penanganan bagian yang bersinggungan dengan jalan provinsi.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan, persoalan banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan membenahi wilayah hilir. Penanganan dari hulu juga diperlukan karena aliran air dari Kabupaten Bandung turut memengaruhi kondisi banjir di Kota Bandung.

"Ini air di Kota Bandung kiriman akibat banjir Citarum. Solusi pertama setuju bikin danau di sekitar Sulaiman. Tapi tetap dari hulunya diselesaikan," kata Dadang.

Selain penanganan infrastruktur pengendali banjir, pemerintah daerah juga membahas kebutuhan warga yang terdampak dan sebelumnya telah mengungsi. Dadang menyebut pendataan rumah yang membutuhkan penanganan telah dilakukan, termasuk kebutuhan lahan dan anggaran pembangunan.

Dedi mengatakan, bantuan pembangunan rumah akan disalurkan langsung ke rekening warga, sedangkan tenaga tukang disiapkan untuk membantu pengerjaannya.

"Nanti kalau uangnya tetap masuk rekening mereka, tapi kita siapkan tukang yang mengerjakan. Jadi mereka tinggal bayar ke tukang," ujar Dedi.

Penanganan banjir Bandung Raya tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui pekerjaan normalisasi dan pengendalian sampah pada 2026 serta penyiapan infrastruktur pengalihan aliran air pada 2027. Koordinasi antarpemerintah daerah diperlukan agar penanganan dari hulu hingga hilir berjalan terpadu.