Babak Belur, Ade Armando Dikeroyok Massa di DPR Sampai Celananya Hilang

INILAH KORAN, Bandung – Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando dikeroyok massa saat mengikuti aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senin, 11 April 2022.

Ade dipukuli massa dan dianiayai hingga tersungkur ke aspal bahkan celana panjang yang dikenakannya hilang.

Pegiat media sosial tersebut berusaha melindungi kepala dan badan sambil tersungkur ke tanah ketika dia menerima amukan massa.

Baca Juga: DJP Jabar I Apresiasi Tokoh Masyarakat dan Figur Publik yang Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu

Ade Armando lantas dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Hingga saat ini, kondisi massa di depan gedung DPR RI masih belum kondusif.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demo mahasiswa di depan kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin, 11 April 2022.

Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menemui masa aksi demo mahasiswa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Waduh, Pegiat media Sosial Ade Armando Dianiaya Massa Depan Gedung DPR RI

Selain Sufmi dan Listyo, turut menemui masa aksi demo mahasiswa pimpinan DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel yang berusaha mendengarkan tuntutan mahasiswa.

Dalam pertemuan tersebut, Sufmi Dasco menyampaikan respon dan mendukung permintaan mahasiswa untuk menolak penundaan pemilu.

"Kami penuhi dan kami akan jamin proses tahapan pemilu antara DPR dan KPU akan berjalan," ucap Sufmi Dasco Ahmad di atas mobil komando dikutip dari Antara, Senin, 11 April 2022.

Baca Juga: Spoiler Our Blues Episode 3: In Gwon dan Ho Sik Marah Besar Pada Jung Eun Hee Karena Hal Ini

Selain menjamin berlangsungnya pemilu, Sufmi mengatakan bahwa Jokowi akan melantik KPU.

"Selasa besok presiden akan lantik anggota KPU yang baru dan tentunya itu akan mempercepat tahapan pemilu," tutur Dasco.

Dalam aksi tersebut, kelompok yang terdiri dari kumpulan BEM beberapa universitas ini membawa beberapa tuntutan di antaranya penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.***