Banjir Trusmiland Klayan Terus Berulang, Aktivis Desak DPRD Bentuk Tim Investigasi

INILAHKORAN.ID – banjir yang berulang selama tiga tahun di Perumahan Trusmiland Klayan Tahap 5, Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, mendapat sorotan aktivis antikorupsi. 

DPRD Kabupaten Cirebon didesak segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri penyebab banjir sekaligus memeriksa dugaan pelanggaran dalam pembangunan perumahan tersebut.

Direktur Firma Hukum Sandekala Trimurti, Zeki Mulyadi, meminta Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon tidak hanya memfasilitasi audiensi antara warga dan pengembang, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.

Menurut Zeki, persoalan banjir yang terus berulang setiap musim hujan perlu ditelusuri melalui pemeriksaan kondisi lahan, dokumen pembangunan, serta kesesuaian pelaksanaan proyek dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika lahan sudah banjir sebelum dihuni tapi tetap dijual dengan janji bebas banjir di brosur, ini sudah masuk ranah pelanggaran UU Perlindungan Konsumen Pasal 8. Ancamannya pidana 5 tahun," ujar Zeki, Selasa (20/10/2026).

Ia menegaskan, dugaan pelanggaran tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut, termasuk terhadap materi pemasaran perumahan dan keterangan pihak-pihak terkait.

Zeki juga meminta DPRD segera merespons pengaduan warga yang telah berulang kali meminta penyelesaian persoalan banjir.

"Karena warga telah menyerahkan persoalan ini ke pihak DPRD, harusnya DPRD segera membentuk tim investigasi ke lokasi. Bila ditemukan unsur pidana, arahkan warga membuat laporan ke BPSK dan Polres Cirebon," katanya.

Warga Perumahan Trusmiland Klayan Tahap 5 mengaku telah menghadapi banjir selama tiga tahun berturut-turut. Genangan air tidak hanya merendam akses jalan, tetapi juga masuk ke dalam rumah ketika hujan deras.

"Kami sudah tiga tahun seperti ini. Setiap hujan deras, air pasti masuk rumah. Bukan hanya halaman, tapi sampai ke dalam kamar," ungkap seorang warga.

Keluhan tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam audiensi bersama Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon pada 18 September 2026.

Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan dua tuntutan utama, yakni peninggian jalan dan rumah yang terdampak banjir. Mereka juga meminta seluruh biaya pekerjaan, termasuk pengadaan material, ditanggung pihak pengembang.

Warga menduga banjir berkaitan dengan kontur lahan yang rendah serta ketinggian urugan yang dinilai belum memadai. Sejumlah penghuni bahkan mengaku kawasan perumahan tersebut sudah mengalami genangan sebelum rumah ditempati.

Meski demikian, penyebab banjir dan dugaan pelanggaran dalam pembangunan perumahan masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.

Warga berharap DPRD Kabupaten Cirebon tidak berhenti pada fasilitasi pertemuan, tetapi turut memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dari pihak terkait.

Mereka menginginkan perbaikan infrastruktur dan penanganan banjir secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim hujan.

"Kami hanya ingin tinggal dengan tenang tanpa waswas banjir setiap hujan," kata warga.