Belum Ada Nama Calon Wapres yang Disetorkan Prabowo ke MPR, Yusril: Pemilihan Tanggal
Yusril menyebutkan sampai saat ini Presiden Prabowo Subianto belum menyetorkan nama untuk calon wapres.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Sampai hari ini, Rabu, 18 November 2026, Presiden Prabowo Subianto belum menyetirkan nama untuk dua Calon Wakil Presiden (Wapres) yang baru.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan Presiden Prabowo belum menyerahkan satu nama pun calon wapres kepada MPR.
Kepastian itu disampaikannya seiring disepakatinya pengunduran jadwal pemilihan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
"Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 November adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu," jelas Yusril.
Menurut Yusril, belum disampaikannya nama kandidat berkaitan erat dengan prosedur formal pencalonan dan padatnya agenda kenegaraan Presiden di luar negeri.
Yusril menjelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal UUD 1945, Undang=Undang Pemilu, UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib MPR, Presiden wajib mengajukan dua nama calon selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari pemilihan digelar.
Apabila pemilihan tetap dipaksakan pada jadwal awal yaitu 2 Desember, tenggat waktu penyerahan nama akan jatuh pada 18 November.
Sementara pada saat ini Presiden sedang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, kemudian dilanjutkan ke KTT APEC di Shenzhen, China, sehingga baru dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Jumat.
"Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu," terangnya.
"Walaupun sudah ada rapat dengan partai-partai di Istana Bogor beberapa hari yang lalu, secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024," tambahnya.
Yusril menekankan bahwa sesuai amanat UU MD3, bakal calon harus diusulkan kepada Presiden oleh satu atau gabungan tujuh partai politik pengusung pada Pilpres 2024.
Prosedur formal itu harus ditempuh secara cermat untuk menghindari kekurangan persyaratan maupun cacat prosedur di kemudian hari.***
Editor : Irma Nurfajri

