Cegah Krisis Legitimasi di Kabupaten Bogor, Ini Saran Yusfitriadi Kepada Rudy Susmanto-Jaro Ade

INILAHKORAN, Bogor - Pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi meminta Bupati dan Wabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade mencegah terjadinya krisis legitimasi baik yang sudah terjadi di Kabupaten Pati, Kota Cirebon, Kota Makasar, Kota Tegal, Jawa Barat dan pemerintah pusat.

Yusfitriadi pun menyarankan, agar kebijakan Rudy Susmanto-Jaro Ade sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi krisis legitimasi bisa diredam jika masyarakat merasa Pemkab Bogor hadir di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, Rudy Susmanto-Jaro berhasil mencegah krisis legitimasi berupa kericuhan dengan menggandeng Forkopimda, ulama dan lintas organisasi massa (Ormas) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Namun langkah komunikasi terakhir, dianggap Yusfitriadi hanya langkah pendek sebagai upaya dalam bagian pemadam kebakaran.

"Kondisi krisis legitimasi, bisa dicegah kalau program kerja pemerintah menyentuh atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Komunikasi intensif harus dillakukan, aspirasi masyarakat juga harus didengar dan dilaksanakan," kata Yusfitriadi kepada wartawan saat Diskusi Media bersama akademisi dan aktivis, Selasa 2 September 2025.

Jika pemerintah pusat lemah dalam penegakan hukum perkara korupsi, dan gagal membentuk UU Perampasan Aset Koruptor, banyaknya pejabat yang ramgkap jabatan serta lainnya jangan sampai terjadi di Bumi Tegar Beriman.

"Kalau di Kabupaten Bogor, aspirasi masyarakat itu seperti kebutuhan mendesak jalan khusus tambang, kebutuhan tambahan RSUD, tambahan sekolah atau ruang kelas, kebutuhan lapangan pekerjaan, kebutuhan modal usaha dan lainnya. Problem-problem diatas, harus diatasi oleh Rudy Susmanto-Jaro Ade," tuturnya.

Ayah dua orang anak itu menambahkan, bahwa membuka ruang aspirasi dan bahasa komunikasi yang baik dan tidak menyakit hati masyarakat juga sangat penting dilakukan Rudy Susnanto-Jaro Ade.

"Aksi unjuk rasa harus diberikan ruang demi terciptanya  iklim demokrasi, eksekutif, khususnya legislatif Kabupaten Bogor juga jangan meniru koleganya di Senayan, yang ucapannya mendiskreditkan masyarakat dan tidak empati terhadap publik, seperti dengan keluarnya kalimat tolol," tambahnya.