Dedi Mulyadi Minta Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan Sarana Prasarana Siaga Bencana

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk menyiapkan sarana prasarana dalam rangka siaga bencana.

Menyusul telah ditetapkannya status darurat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025, yang berlaku mulai 15 September 2025 hingga 30 April 2026. Buntut meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi seperti longsor, banjir dan cuaca ekstrem menjelang akhir tahun 2025.

"Bupatinya harus punya kesiapan dalam bentuk kelengkapan. Sarana dan prasarananya yang harus memadai dan tim yang siap turun ke lapangan," ujar Dedi di Kota Bandung, Senin 24 November 2025.

Sementara Pemprov lanjut dia, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar akan menempatkan timnga di seluruh kantor wilayah gubernur. Antaranya di Kota Bandung, Bogor, Cirebon, Purwakarta dan Garut.

"Dan itu nanti diterjemahkan ya. Tim BPBD provinsi itu nanti tidak terpusat di Bandung. Tapi nanti di seluruh kantor gubernur wilayah, itu ada tim BPBD dengan kelengkapannya yang mungkin mulai tahun ini, sekarang sebagian sudah dibeli," ucapnya.

Selain itu, dia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk menyiapkan infrastruktur kesiapsiagaan bencana.

"Harus digunakan (BTT). Mengantisipasi atau mencegah itu jauh lebih baik daripada terjadi peristiwa serupa," ucapnya.

Tidak hanya itu, Dedi juga meminta agar tata kelola lahan dapat dikaji ulang oleh kabupaten/kota guna mencegah bencana alam. Sebab menurutnya salah satu penyebab utama bencana alam, akibat alih fungsi lahan.

Contohnya seperti di kawasan Garut kata Dedi, banyak kawasan hutan beralih fungsi menjadi lahan pertanian.

"Saya barusan ke wilayah Garut, itu hutan. Kemudian tanaman sayurnya udah naik ke atas pakai plastik. Nah itu harus segera dihentikan, enggak boleh. Nah di musim hujan ini harus segera ditanamin dengan pohon. Karena apa? Karena itu bahaya," katanya.

Contoh lainnya adalah di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung menuju Sumedang, kawasan gunung kata Dedi berubah menjadi wilayah permukiman.

"Nah terus kemudian saya lihat di wilayah Sumedang, itu di atas bukit sebelah kiri jalan yang ke arah Cileunyi, itu rumah di atas perumahannya itu. Nah itu kok bisa keluar IMB-nya, kenapa tata ruangnya dimasukin? Ini harus segera dievaluasi, kenapa? Itu kan dulu pernah rontok. Nanti kalau rontok lagi, waduh, bahaya lagi tuh," tandasnya.***