Dedi Mulyadi Nilai Relokasi PT DI ke BIJB Mampu Genjot Industri Kedirgantaraan Nasional

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik rencana relokasi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka. 

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, pemindahan PT DI dari Kota Bandung ke BIJB Kertajati, diyakini dapat mendorong peningkatan industri kedirgantaraan nasional.

Menurutnya, selama ini PT DI sulit berkembang karena berada di lahan terbatas dan lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sementara untuk pengujian pesawat perlu landasan pacu yang relatif panjang.

"Tidak mungkin misalnya PT DI di Bandung itu berkembang dengan pesat dalam posisi untuk tes pesawatnya juga mengalami keterbatasan landasan. Sehingga saya punya gagasan, bagaimana kalau industri pertahanan dalam negeri itu semuanya dipusatkan di Kertajati," ujar Dedi di Kota Bandung, Jumat 22 Agustus 2025.

Dia mengatakan, rencana pemindahan PT DI ini sudah disampaikan langsung kepada Direktur Utama PT DI, Pindad dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau).

Seiring dengan relokasi ini, maka PT DI lebih leluasa melakukan uji coba dan juga memperbesar produksinya di kawasan BIJB Kertajati.

"Kemudian nanti pesawat-pesawat F-16 kan sudah bisa. Di sana sudah bisa berjalan dibanding di sini kan nggak bisa. Mudah-mudahan pikiran ini sama, kalau saya ngomong dengan Mas Budi Komisi I DPR RI sama gagasan dan pemikirannya," ucapnya.

Kehadiran PT DI kata Dedi, akan menjadikan Kertajati sebagai pusat industri pertahanan dan mendongkrak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Penerbangan dari dan ke Kertajati pun, diharapkan bisa kembali menggeliat seperti di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. Mengingat, BIJB sudah menjadi bandara internasional.

"Kalau sudah kawasan ekonomi khusus terbentuk disitu industri pertahanan disitu maka maskapai penerbangannya akan jalan. Kita tahu bahwa tidak ada halangan juga kalau itu adalah pangkalan udara tetap membuka maskapai penerbangan sipil," imbuhnya.

Dedi menambahkan, langkah ini juga akan mengurangi beban fiskal Pemprov Jabar. Mengingat selama ini biaya perawatan BIJB mencapai Rp60 miliar per tahun. Bila industri pertahanan masuk, menurutnya biaya pemeliharaan bandara bisa ditanggung pemerintah pusat dan meringankan beban Pemprov Jabar.

“Hilang kan (biaya perawatan). Nanti sudah dibiayai oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi tidak usah membiayai lagi,” tandasnya. (Yuliantono)