Dedi Mulyadi Pilih Tunda Bayar Ketimbang Pinjam Rp3,4 Triliun

INILAHKORAN.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mengejar target penyelesaian pembangunan hingga 100 persen pada akhir 2026. Di tengah keterbatasan fiskal akibat tertundanya dana bagi hasil pajak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempertimbangkan skema tunda bayar ketimbang mengambil pinjaman.

Langkah tersebut menjadi perhatian setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak merekomendasikan rencana pinjaman sebesar Rp3,4 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam APBD Perubahan 2026.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Dedi menegaskan pembangunan infrastruktur tetap dikebut. Sejumlah ruas jalan provinsi masih dalam pengerjaan, baik menggunakan konstruksi beton maupun aspal hotmix, untuk mengejar target penyelesaian program pemerintah daerah menjelang akhir tahun.

“Memang risikonya adalah masih ada kekurangan fiskal, tapi kita tidak akan pinjam, kita tetap mengoptimalkan yang ada,” kata Dedi, dikutip dari akun media sosialnya, Minggu (18/10/2026).

Sebagai alternatif untuk menjaga keberlangsungan pembangunan, Dedi menyebut opsi tunda bayar. Melalui mekanisme tersebut, pembayaran atas kegiatan yang dilaksanakan pada 2026 dapat dilakukan pada 2027 sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.

Menurut Dedi, skema itu memungkinkan pembangunan tetap berjalan tanpa menambah beban bunga pinjaman. Meski demikian, kebutuhan pembiayaan tetap harus dikelola dengan mempertimbangkan kondisi fiskal pemerintah daerah.

“Paling nanti ada yang disebut dengan tunda bayar, yaitu kegiatan tahun 2026 dibayarkan 2027 dan itu menguntungkan pemerintah, kita bisa membangun tanpa harus pinjam dan tanpa harus bayar bunga,” ujarnya.

Di tengah percepatan pembangunan, Dedi juga mengimbau masyarakat yang hendak bepergian atau berwisata ke sejumlah daerah di Jawa Barat agar berhati-hati. Pengerjaan jalan yang masih berlangsung berpotensi memengaruhi kelancaran perjalanan pengguna jalan.

Dedi turut mengapresiasi dukungan DPRD Jawa Barat dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajarannya atas arahan dan masukan dalam pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, Dedi mengingatkan pentingnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

“Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh rakyat Jabar yang bayar pajak tepat waktu. Terima kasih, tanpa bayar pajak kendaraan bermotor warga Jabar, Pemprov tak akan bisa berdaya,” tutupnya.***