Dedi Mulyadi Sebut, Ada Peran Presiden Prabowo di Balik Rencana Tukar Guling BIJB Kertajati

INILAHKORAN.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya membuka tabir di balik wacana tukar guling aset BIJB Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara. Di luar perdebatan publik, rencana strategis itu ternyata tak lepas dari perhatian langsung presiden Prabowo Subianto terhadap beratnya beban fiskal yang ditanggung Pemprov Jabar.

Menurut Dedi, pemerintah pusat melihat ada anomali fiskal dalam pengelolaan BIJB Kertajati. Setiap tahun, APBD Jawa Barat harus menanggung biaya rutin bandara yang hingga kini belum menunjukkan kepastian mampu mandiri secara finansial.

“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Jadi begini, pemerintah pusat, Pak Presiden itu melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat. Di mana dalam setiap tahun harus mengeluarkan biaya. Sedangkan kepastian bahwa Kertajati itu bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional kan sampai sekarang belum bisa dilihat,” kata Dedi dikutip Jumat 23 Januari 2026.

Di sisi lain, Dedi menilai, jika anggaran operasional itu dihentikan, BIJB Kertajati justru terancam lumpuh total karena tak memiliki sokongan biaya operasional.

Dedi juga mengungkapkan kejanggalan kebijakan transportasi nasional yang secara tak langsung menggerus peluang hidup BIJB Kertajati. Upaya mendorong penerbangan ke Majalengka, menurutnya, justru berbenturan dengan dibukanya kembali Bandara Halim Perdanakusumah dan hadirnya kereta cepat Whoosh.

“Kenapa? Karena ada sesuatu yang menurut saya aneh. Satu sisi kita ingin dorong ke Kertajati. Tapi di sisi lain ada Whoosh dari Jakarta, dari Halim ke Bandung. Kemudian Halimnya buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati,” ucapnya.

Realitas ini membuat Pemprov Jabar, kata Dedi, harus berpikir rasional dan strategis, bukan sekadar mempertahankan proyek yang secara bisnis belum menjanjikan.

Dalam konteks itulah, Dedi mengaku mengajukan gagasan agar kawasan BIJB Kertajati dialihkan fungsinya menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Usulan tersebut, klaimnya, mendapat respons serius dari Presiden Prabowo.

“Kan logikanya enggak tepat, sehingga saya waktu itu menyampaikan bahwa kawasan Kertajati saya mengusulkan untuk menjadi kawasan pusat industri pertahanan dalam negeri,” katanya.

Respons itu berkembang lebih jauh. Presiden Prabowo disebut memiliki visi menjadikan Kertajati sebagai pangkalan TNI Angkatan Udara.

“Nah, ini mendapat respon presiden, sehingga presiden itu memiliki harapan untuk Kertajati, menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” ujarnya.

Sebagai jalan keluar, Pemprov Jabar mengajukan opsi tukar guling aset antara BIJB Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara. Skema ini, tegas Dedi, bukan penjualan saham atau aset daerah.

“Kalau opsi saya adalah tuker. Opsi Pemprov Jabar. Husein, PT DI dan sekitarnya itu diserahkan ke Pemprov. Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat,” ucapnya.

Jika skema ini terealisasi, Pemprov Jabar akan fokus memperkuat dan memodernisasi Bandara Husein, yang dinilai memiliki pasar jelas dan waktu pemulihan jauh lebih cepat.

“Sehingga nanti kita tinggal memperkuat, memodernisasi dari Husein. Nah, kan enggak usah lama tuh waktunya. Kita benahin, kemudian misalnya kalau dimungkinkan landasan pacunya ditambah dan sehingga dalam waktu enggak terlalu lama, pasti ramai,” katanya.

Soal keseimbangan nilai aset, Dedi menegaskan mekanismenya sederhana karena sama-sama milik pemerintah.
“Kan tinggal dihitung. Kan Bandung juga beda nilainya. Itu tinggal dihitung di appraisal aja gampang. Kan sama-sama pemerintah,” tuturnya.

Saat ini, Pemprov Jabar masih menunggu keputusan final pemerintah pusat. Namun sinyal ketertarikan sudah terlihat.

“Saya nunggu dari pusat. Dan tetapi dari Sesneg sudah kelihatan sangat (tertarik). Waktu itu sudah meminta saya untuk bertemu salah satu direktur,” ungkapnya.***