Dedi Mulyadi Setop Perumahan di Lahan Terlarang Diduga Penyebab Banjir Bekasi

INILAHKORAN.ID - banjir yang terus berulang di bekasi akhirnya mendapat sorotan tajam dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menilai akar persoalan banjir bukan sekadar hujan ekstrem, melainkan kesalahan tata ruang dan pembiaran alih fungsi lahan yang berlangsung bertahun-tahun.

Pesawahan dan rawa yang seharusnya menjadi daerah resapan air justru berubah menjadi kawasan permukiman. Akibatnya, air kehilangan ruang untuk mengalir dan tertahan, lalu meluap ke kawasan hunian setiap musim hujan tiba.

Untuk memutus mata rantai  banjir di bekasi tersebut, Dedi Mulyadi menyiapkan tiga langkah tegas, dimulai dari penghentian pembangunan perumahan di kawasan terlarang.

“Saya terus mencari solusi untuk banjir di Bekasi. Satu membuat surat edaran agar seluruh perumahan pemukiman yang dibangun di area yang terlarang itu dihentikan,” ujar Dedi, Minggu 1 Februari 2026.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal keras kepada pengembang dan pemerintah daerah, yang selama ini dinilai abai terhadap rencana tata ruang. Dedi menegaskan, persoalan banjir tidak akan selesai jika pelanggaran tata ruang terus dibiarkan tanpa koreksi.

Selanjutnya yang disiapkan adalah mendorong perubahan tata ruang secara menyeluruh di tingkat kabupaten/kota, hingga provinsi agar fungsi lahan dikembalikan sesuai peruntukannya.

“Yang kedua, agar pemerintah kabupaten dan kota melakukan perubahan tata ruang, termasuk pemerintahan provinsi,” ucapnya.

Selain penataan ulang ruang, Dedi juga menyoroti minimnya infrastruktur pengendali banjir berskala besar di kawasan penyangga Jakarta. Ia menilai pembangunan danau bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Pemprov Jabar pun juga mendorong percepatan pembangunan Danau Cibeet, sebagai solusi jangka panjang untuk menahan limpasan air saat curah hujan tinggi.

“Yang ketiga, saya sudah bertemu dengan menteri PU untuk melakukan percepatan pembangunan danau Cibeet. Ini juga solusi dan baru selesai 2028,” ucapnya.

Namun, menunggu hingga 2028 bukan tanpa risiko. Sebab itu, pemerintah daerah juga diminta bergerak cepat memperkuat langkah jangka pendek, terutama di wilayah rawan jebolnya tanggul sungai.

“Berikutnya adalah, saya juga sudah meminta kepala BBWS untuk memperkuat tanggul-tanggul sehingga tidak mudah untuk jebol,” ungkapnya.

Dedi menegaskan, praktik alih fungsi hutan, sawah, rawa, dan bantaran sungai menjadi permukiman harus dihentikan total. Tanpa ketegasan, banjir akan terus menjadi bencana tahunan yang berulang.

Maka dari itu, wilayah dengan tingkat kepadatan ekstrem seperti Bekasi, Depok, Bandung Raya, dan Bogor, ia menilai pembangunan hunian vertikal sebagai pilihan yang tidak terelakkan, jika pemerintah serius ingin mengakhiri krisis banjir.

“Karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari hantu banjir yang datang dalam setiap waktu,” tandasnya.