Dedi Mulyadi Soroti Polusi Udara Jabar, Bandung Raya hingga Cipatat Disorot

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyoroti kualitas udara di sejumlah daerah di Jabar, setelah menemukan indikasi pencemaran udara dalam data pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Bandung Raya hingga Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi kawasan yang mendapat perhatian.

Temuan tersebut diketahui, saat Dedi mengunjungi kantor BMKG di Majalengka baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, dia mencermati data kualitas udara yang ditampilkan pada sistem pemantauan dan meminta penjelasan mengenai kondisi sejumlah wilayah, terutama kawasan dengan aktivitas transportasi, permukiman, dan industri yang tinggi.

Berdasarkan data yang diperlihatkan, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung masuk kategori kualitas udara tidak sehat. Sementara itu, titik pemantauan di KBB menunjukkan kategori sangat tidak sehat.

"Bandung Kota, bagaimana kualitas udaranya?" tanya Dedi ke petugas BMKG, yang dikutip dari akun media sosialnya, Senin (12/10/2026).

Dedi juga menaruh perhatian pada kawasan Cipatat, KBB yang sebelumnya menjadi lokasi tindakannya.

“Ini Cipatat, yang kemarin saya tutup (pabrik kapur)," ucapnya.

Meski demikian, data yang ditampilkan belum cukup untuk memastikan hubungan antara kondisi kualitas udara di Cipatat dan tindakan penutupan pabrik kapur. 

Selain Bandung Raya, pemantauan BMKG yang ditunjukkan kepada Dedi turut memperlihatkan sejumlah titik di Subang, Karawang, dan Kota Bogor dalam kategori tidak sehat. Sebaliknya, Purwakarta tercatat dalam kategori sehat pada titik yang ditampilkan.

Namun, kondisi tersebut tidak dapat langsung digeneralisasi untuk seluruh wilayah kabupaten dan kota. Cakupan sensor yang terbatas membuat data pemantauan hanya menggambarkan kondisi di lokasi yang terjangkau alat ukur.

Sebab itu, wilayah yang belum memiliki data pemantauan tidak serta-merta dapat dikategorikan memiliki kualitas udara sehat. Perluasan jaringan pemantauan menjadi penting untuk menghasilkan gambaran yang lebih representatif, terutama di kawasan industri dan jalur transportasi padat.

Dalam pembahasan bersama BMKG, Dedi menyoroti perlunya memperluas cakupan pemantauan kualitas udara, agar kondisi lingkungan di lebih banyak wilayah Jawa Barat dapat teridentifikasi.

Ketersediaan data yang memadai, dibutuhkan sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan kawasan prioritas pemeriksaan dan merumuskan langkah pengendalian pencemaran secara terukur.

Di kawasan industri dan pertambangan, misalnya, indikasi kualitas udara tidak sehat perlu ditindaklanjuti melalui pengukuran lapangan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui konsentrasi polutan, sekaligus mengidentifikasi sumber pencemaran.

Kategori kualitas udara pada sistem pemantauan dapat menjadi peringatan awal, tetapi penetapan sumber pencemar tetap membutuhkan analisis teknis lebih lanjut.

Dengan memperkuat pemantauan dan keterbukaan data, diharapkan Dedi dapat memetakan persoalan kualitas udara di Jawa Barat secara lebih akurat. Langkah tersebut juga menjadi dasar untuk menentukan kebijakan pengendalian pencemaran, yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.