Dedi Mulyadi Tambah Belanja Infrastruktur Hingga Rp2,7 Triliun di APBD Perubahan 2025

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggandakan alokasi anggaran belanja infrastruktur, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Perubahan 2025.

Besarannya melonjak dua kali lipat, dari Rp2,1 triliun di APBD murni, menjadi Rp4,9 triliun atau naik Rp2,7 triliun pada APBD Perubahan 2025.

Sekda Jabar Herman Suryatman menyebut, lonjakan anggaran infrastruktur itu merupakan bentuk komitmen Pemprov terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

“Ini kan kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi dan teman-teman bisa melihat dari angka-angka ini keseriusan, komitmen Pemda dari kuantitatif,” ujar Herman dalam PressTalk di Gedung Sate, Selasa 23 September 2025.

Selain infrastruktur, sektor lain juga mengalami penyesuaian. Kesehatan naik Rp81,3 miliar menjadi Rp2,5 triliun, ketahanan pangan meningkat Rp64,2 miliar menjadi Rp767 miliar, dan pendidikan bertambah Rp120 miliar menjadi Rp11,3 triliun.

Di sisi lain, Pemprov Jabar menargetkan pendapatan daerah mencapai Rp31 triliun. Target itu bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp6,2 triliun dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp3,5 triliun, termasuk dari program pemutihan pajak yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi.

“Target kita, di perubahan ini ya. Target PKB Rp6,2 triliun. Kemudian BBNKB Rp3,5, di dalamnya ada pemutihan. Pendapatan sendiri kita targetkan Rp31 triliun,” jelas Herman.

Herman mengakui target tersebut progresif sekaligus penuh tantangan, terutama karena meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang justru berpotensi mengurangi penerimaan daerah akibat adanya insentif subsidi.

“Soalnya kan penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kita kan tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi. Kami ikhtiarkan maksimal, mudah-mudahan tercapai,” ucapnya.

Menurut Herman, meski tidak mudah, langkah ini harus ditempuh agar pelayanan publik tetap berjalan dan percepatan pembangunan di Jawa Barat tidak terhambat.