DPRD Jabar Desak Disnakertrans Cari Solusi Konkret Atasi Gelombang PHK

INILAHKORAN, Bandung - DPRD Jabar mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar untuk segera mencari solusi konkret guna menekan dampak meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), tercatat 44.433 pekerja di seluruh Indonesia mengalami PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, Jabar menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi selama delapan bulan terakhir.

“Yang jelas soal ketenagakerjaan ini sangat krusial. Maka setidaknya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jabar harus mencarikan solusi. Misalnya melalui tripartite, supaya semua pihak bisa duduk bersama membicarakan solusi terbaik. Atau bisa juga dengan melibatkan industri yang ada di Jawa Barat untuk kolaborasi membantu tenaga kerja yang terdampak,” ujar Anggota DPRD Jabar Sidkon Djampi, Rabu 15 Oktober 2025.

Dia menilai, pekerja yang terdampak PHK harus segera disalurkan agar tetap produktif. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah pengembangan ekonomi kreatif untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

“Peran kita juga penting dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Mereka disalurkan dan dididik menjadi UMKM pemula, entrepreneur muda dan seterusnya,” tambahnya.

Sidkon juga menyoroti potensi koperasi, sebagai solusi alternatif untuk menekan pengangguran, terutama melalui Koperasi Merah Putih yang dinilai memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan rantai pasok lokal.

“Ini juga menjadi harapan, walaupun pengurus koperasi sudah ada perubahannya, tapi mitra koperasi Merah Putih bisa menjadi solusi mengurangi pengangguran melalui UMKM atau supplier,” pungkasnya.