DPRD Jabar Dukung Langkah Dedi Mulyadi Bongkar Seluruh Bangunan yang Melanggar Lingkungan

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono memastikan pihaknya akan mendukung penuh langkah Gubernur Dedi Mulyadi untuk membongkar seluruh bangunan yang melanggar lingkungan.

DPRD Jabar Dukung Langkah Dedi Mulyadi Bongkar Seluruh Bangunan yang Melanggar Lingkungan
Ono Surono mengatakan hal itu usai melakukan rapat terkait penyegelan dan pembongkaran bangunan yang melanggar lingkungan di kawasan hutan dan perkebunan di Kabupaten Bogor serta Kabupaten Bandung Barat bersama stakeholder terkait di Ruang Rapat Badan Musyarawarah DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 15 April 2025. (dok)

INILAHKORAN, Bandung - Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono memastikan pihaknya akan mendukung penuh langkah Gubernur Dedi Mulyadi untuk membongkar seluruh bangunan yang melanggar lingkungan.

Ini dikatakan Ono Surono usai melakukan rapat terkait penyegelan dan pembongkaran bangunan yang melanggar lingkungan di kawasan hutan dan perkebunan di Kabupaten Bogor serta Kabupaten Bandung Barat bersama stakeholder terkait di Ruang Rapat Badan Musyarawarah DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 15 April 2025.

Poinnya, sambung Ono, bukan hanya 12 bangunan yang melanggar lingkungan yang disegel dan dibongkar, tetapi juga yang lainnya di seluruh wilayah Jabar, dengan catatan melanggar lingkungan berupa alih fungsi lahan.

"Lahan kebun, lahan hutan yang digunakan untuk fungsi lainnya yang mengakibatkan mengganggu ekosistem, merusak lingkungan yang pada akhirnya berdampak kepada bencana longsor dan banjir di Jawa Barat," ujar Ono.

Dalam rapat itu juga kata dia, pihaknya juga menyusun bersama Rencana Pembangunan Jangla Menengah Daerah (RPJMD).

"Karena di situ pun harus ada kepastian terkait dengan tata ruang, terkait dengan kepastian hukum, terkait dengan kepastian berusaha di seluruh Jawa Barat," ucapnya.

Tidak sampai disitu, pihaknya juga mendorong Pemprov Jabar untuk menginventarisir seluruh bangunan milik Pemda yang berpotensi merusak lingkungan.

"Ke depan yang terakhir tentunya kita juga ingin membangun kolaborasi. Pada saat tadi menyusun rencana pembangunan, membuat program, tentunya ada stakeholder yang harus kita rangkul," kata dia.

Utamanya Perhutani dan PTPN selaku pemilik lahan yang harus dilibatkan, supaya mencegah kerusakan ekosistem dan kejadian yang telah terjadi seperti Hibisc dan Eiger Camp tidak lagi terulang. 


Editor : Doni Ramdhani