Cirebon

DPRD Kabupaten Cirebon Desak SKPD Selesaikan Dokumen Lelang

ilustrasi lelang
 
INILAHKORAN, Cirebon – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, mendesak SKPD untuk menyelesaikan semua dokumen lelang ke Bagian Barang dan Jasa. Hal itu supaya lelang kegiatan fisik bisa di proses. Sebab, proses lelang itu cukup lama. 
 
Pasalnya, hingga Juni ini, baru ada 25 persen pengajuan lelang yang diterima Bagian Barang dan Jasa. Politisi Golkar itupun mengaku kaget. Karena, idealnya, pengajuan sudah lebih dari 50 persen.
 
"Masa baru 25 persen. Harusnya Juni itu sudah 50 persen, bahkan sampai 100 persen," kata Anton, Rabu (8/6).
 
Baca Juga: Bongkar Sumber Cuan Rans Entertaiment, Raffi Ahmad Lebih Kaya dari Nagita Slavina?
 
Anton menilai, setiap tahun kegiatan fisik selalu menumpuk mendekati penghujung tahun. Berbagai spekulasi juga muncul. Dugaannya, adanya tekanan eksternal membuat SKPD mengulur-ulur waktu. Imbasnya, pembangunan tidak maksimal dan menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
 
"Harus ada strategi mengatur lelang. Tujuannya, agar kegiatan fisik tidak melulu numpuk di akhir tahun. Dulu, wacana lelang kegiatan fisik diawal tahun itu pernah ada. Saat Dicky Saromi menjabat Pejabat Bupati Cirebon, November 2018 lalu. Rupanya, gagasan itu tidak terpakai," papar Anton.
 
Menurut Anton, Bupati Imron harus bisa mempressure bawahannya agar tidak lelet dalam bekerja. Sebab, berimbas saat pengerjaan fisik dilapangan. Di kejar waktu. Harusnya bulan Agustus, semua kegiatan fisik harus sudah di lelang. Masalahnya, pekerjaan memakan waktu sekitar tiga bulan.
 
Baca Juga: Telkomsel Apresiasi Pelanggan Setia dengan Menghadirkan Now Playing Festival 2022
 
"Waktu dan pelaksanaan lelang harus dipercepat. Karena berdekatan dengan APBD perubahan. Meskipun di perubahan, tidak ada kegiatan yang dilelang. Tapi, alangkah eloknya dipercepat," ucapnya.
 
Sementara itu, Kabag Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Jois Putra mengungkapkan, pengajuan lelang dari SKPD atau dinas teknis, baru 25 persen. Barjas akunya, hanya tinggal melaksanakan karena, pengadaan langsung  dari dinas dan pejabat pengadaan. 
 
"Sekarang baru ada 39 paket yang masuk dari total 200 lebih kegiatan. Artinya baru 25 persen," terangnya.
 
Baca Juga: Di Manokwari, Pertemuan Keempat W20 Fokus Advokasi Perempuan Pedesaan dan Perempuan Penyandang Disabilitas
 
Jois mengaku, pihaknya sudah berkirim surat ke SKPD, sertaan sudah diedarkan jauh-jauh hari. Isinya, menghimbau agar dinas teknis segera mengajukan lelang, karena memang sampai saat ini ada dinas yang betul-betul belum mengajukan lelang. (maman suharman)***

Editor : inilahkoran