Efisiensi BBM Hingga Kinerja Stabil, Dedi Mulyadi Beberkan Keunggulan WFH ASN

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kebijakan WFH ASN bukan sesuatu yang baru di daerah yang ia pimpin.

Efisiensi BBM Hingga Kinerja Stabil, Dedi Mulyadi Beberkan Keunggulan WFH ASN
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kebijakan WFH ASN bukan sesuatu yang baru di daerah yang ia pimpin.

INILAHKORAN.ID - Di tengah rencana pemerintah pusat menerapkan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru menilai kebijakan tersebut bukan sesuatu yang baru di daerah yang ia pimpin.

Menurut Dedi, pola kerja fleksibel sudah lama diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan terbukti mampu menjaga performa birokrasi tetap stabil, bahkan mendorong efisiensi anggaran secara signifikan.

“Ya, kita sudah dari dulu berjalan,” kata Dedi, saat dimintai tanggapan terkait rencana kebijakan WFH dari pemerintah pusat di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 30 Maret 2026.

Ia menegaskan, perdebatan soal lokasi bekerja seharusnya tidak menjadi fokus utama. Bagi Dedi, tolok ukur keberhasilan ASN terletak pada output pembangunan yang dihasilkan, bukan pada kehadiran fisik di kantor.

“Efektif. Lihat saja produk pembangunannya. Produk pembangunannya berhasil atau tidak, ukurannya itu saja,” ujarnya.

Lebih jauh, Dedi mengungkapkan bahwa penerapan kerja fleksibel tidak mengganggu jalannya administrasi pemerintahan. Bahkan, dari sisi keuangan daerah, realisasi belanja justru menunjukkan performa positif.

“Selama ini administrasi berjalan dengan baik. Kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” ucapnya.

Ia juga menyoroti dampak lain yang tak kalah penting, yakni efisiensi energi. Berkurangnya mobilitas pegawai selama WFH disebut telah menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), yang selama ini menjadi salah satu komponen belanja rutin pemerintah.

“Dengan WFH kita sudah lama BBM-nya berkurang. Artinya tidak ada problem dengan itu semua,” tegasnya.

Efek domino dari penurunan penggunaan BBM tersebut, lanjut Dedi, adalah menurunnya beban operasional pemerintah secara keseluruhan.

“Berdampak pada belanja pemerintahnya. Belanja rutinnya menjadi menurun, karena penggunaan BBM juga sudah lama berkurang,” katanya.

Dengan pengalaman tersebut, Pemprov Jawa Barat dinilai telah lebih siap menjalankan sistem kerja fleksibel, sekaligus membuktikan bahwa WFH bukan sekadar tren, melainkan strategi efektif dalam meningkatkan kinerja sekaligus efisiensi birokrasi.***


Editor : JakaPermana