Farhan Sinkronkan Asta Cita dengan Bandung Utama

INILAHKORAN.ID – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan selaras dengan agenda pembangunan daerah. Namun, Kota Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan ekonomi, mulai dari inflasi hingga kesenjangan kompetensi tenaga kerja.

Farhan mengatakan, program pemerintah pusat yang tercantum dalam Asta Cita diterjemahkan melalui dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah. Pelaksanaannya diselaraskan dengan visi Jawa Barat Istimewa dan Bandung Utama agar program prioritas nasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Kota Bandung memiliki tugas memastikan program-program prioritas pemerintah pusat yang tercantum dalam Asta Cita berjalan selaras dengan visi Jawa Barat Istimewa dan Bandung Utama. Program-program itu diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Kami berupaya memastikan pelaksanaannya berjalan optimal,” kata Farhan, Senin (19/10/2026).

Salah satu program yang telah berjalan adalah Sekolah Rakyat. Farhan mengapresiasi dukungan Kementerian Sosial dalam pelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat. Pemkot Bandung juga berencana menambah satu Sekolah Rakyat di kawasan Gedebage, Bandung Timur.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian Sosial atas dukungan yang diberikan. Bahkan, kami berencana menambah satu Sekolah Rakyat lagi di kawasan Gedebage. Rencana itu diharapkan dapat terwujud melalui dukungan Presiden Prabowo,” ucapnya.

151 Koperasi Kelurahan Merah Putih Siap Beroperasi

Selain program pendidikan, Farhan menyebut 151 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bandung telah memiliki sertifikat. Meski demikian, pelaksanaan operasional koperasi masih menunggu kepastian waktu.

“Kota Bandung sudah siap, karena 151 KKMP di setiap kelurahan telah memiliki sertifikat dan siap memasuki tahap operasional,” ujarnya.

Sementara itu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diawasi melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Kedua perangkat daerah tersebut bertugas memastikan kualitas makanan yang diproduksi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), termasuk aspek keamanan pangan.

Farhan menjelaskan, SPPG yang dilaporkan bermasalah oleh masyarakat akan diaudit. Pengelola kemudian diberi waktu 14 hari kerja untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan.

“Kami juga melakukan audit terhadap SPPG yang dilaporkan masyarakat bermasalah. Setiap laporan ditangani dan pengelola diberikan kesempatan selama 14 hari kerja untuk melakukan perbaikan. Langkah itu dilakukan agar kualitas makanan dan pelaksanaan program tetap terjaga,” tuturnya.

Inflasi Bandung Berada di Kisaran 3,35 Persen

Di tengah pelaksanaan program nasional, kondisi ekonomi Kota Bandung masih menghadapi tekanan inflasi. Farhan menyebut inflasi berada di kisaran 3,35 persen. Karena itu, distribusi kebutuhan masyarakat perlu dijaga agar pasokan tetap tersedia ketika permintaan meningkat.

“Kami mengkhawatirkan kemungkinan produksi bahan pangan tidak bertambah. Sementara permintaan terus meningkat,” ujarnya.

Menurut Farhan, tekanan inflasi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan. Peningkatan permintaan layanan konektivitas telekomunikasi juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas nonsubsidi menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Meski menghadapi tekanan harga, distribusi dan pengadaan BBM di Kota Bandung disebut masih merata dan tidak mengalami kendala. Namun, perkembangan harga energi tetap perlu diantisipasi karena berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat maupun biaya operasional dunia usaha.

“Alhamdulillah, distribusi dan pengadaan BBM di Kota Bandung masih merata dan tidak mengalami masalah. Meski demikian, kenaikan harga BBM dan gas nonsubsidi tetap menjadi tantangan yang perlu diantisipasi,” katanya.

Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan Capai 6 Persen

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kota Bandung mencatat perkembangan positif. Hingga Juni 2026, pertumbuhan ekonomi secara tahunan atau year on year mencapai 5,8 persen.

Farhan optimistis angka tersebut dapat meningkat menjadi 6 persen pada akhir 2026, dengan asumsi kondisi ekonomi tetap mendukung. Target itu sejalan dengan arah pertumbuhan ekonomi nasional yang ditujukan mencapai 8 persen pada 2029.

Namun, Farhan mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta mempermudah masyarakat mendapatkan pekerjaan. Perusahaan mengeluhkan kesulitan mendapatkan tenaga kerja berkualitas. Di sisi lain, para pencari kerja merasa kesulitan mengakses dunia kerja,” ungkapnya.

Menurut Farhan, persoalan tersebut berkaitan dengan kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Karena itu, diperlukan upaya untuk mempertemukan kebutuhan pasar tenaga kerja dengan kemampuan angkatan kerja.

“Persoalan yang perlu diselesaikan adalah penghubung antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan kompetensi angkatan kerja. Keduanya perlu dipertemukan dengan lebih baik agar pertumbuhan ekonomi juga membuka akses pekerjaan yang lebih luas,” ucapnya.

Siapkan SMK Global untuk Pasar Kerja Jepang

Sebagai salah satu upaya menjawab tantangan ketenagakerjaan, Pemkot Bandung menyiapkan program SMK Global melalui kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penandatanganan kerja sama tersebut direncanakan berlangsung pada 21 Oktober 2026.

Program ini berfokus pada pendidikan vokasi bagi tenaga kerja yang dipersiapkan memasuki pasar kerja Jepang. Pemkot Bandung juga akan memanfaatkan hubungan sister city dengan Hamamatsu, Jepang, untuk memperluas peluang kerja.

Melalui kolaborasi tersebut, pelatihan diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja sehingga calon tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan.

Farhan berharap, program SMK Global dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi tenaga kerja. Penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, penguatan pendidikan vokasi, serta peningkatan kualitas tenaga kerja diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.

“Kota Bandung memiliki hubungan sister city dengan Hamamatsu, Jepang. Hubungan itu akan dikombinasikan dengan program pelatihan agar tenaga kerja memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja,” pungkasnya.