Farhan Ungkap Peran Angkot dalam BRT Bandung Raya : Terus Bersirkulasi sebagai Feeder

INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan, angkutan kota (angkot) tidak akan dipindahkan dalam skema operasional Bus Rapid Transit (BRT) yang tengah dipersiapkan di kawasan Bandung Raya. Ke depan, angkot akan berfungsi sebagai angkutan pengumpan (feeder) yang terintegrasi dengan layanan BRT.

Dia menyampaikan, konsep transportasi yang sedang disiapkan tidak menghilangkan peran angkot. Sebaliknya, angkot akan tetap beroperasi melayani perjalanan masyarakat dari kawasan permukiman menuju koridor utama BRT.

“Angkot bukan dipindahkan. Kalau nanti, angkot kan tidak ada terminalnya. Pada konsep BRT berjalan nanti, angkot itu akan sirkulasi terus sebagai feeder. Memang konsepnya akan seperti itu. Kita tinggal menunggu nanti realisasinya,” kata Farhan, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, implementasi BRT merupakan bagian dari kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah cekungan Bandung. Karena melibatkan banyak pihak, proses penyesuaian di lapangan masih terus dilakukan termasuk dengan kelompok yang terdampak.

Farhan menjelaskan, pemerintah saat ini masih melakukan dialog dengan para pedagang maupun operator kendaraan umum yang beraktivitas di Terminal Cicaheum. Dialog tersebut, dilakukan memastikan seluruh pihak memahami dan mendukung skema transportasi yang akan diterapkan.

“Cicaheum itu, sebetulnya ini adalah salah satu bentuk kolaborasi pemerintah pusat dengan program BRT nya pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota. Kenapa pemerintah provinsi? Karena BRT ini menyangkut berbagai kota kabupaten yang ada di cekungan Bandung,” ucapnya

Sambung dia, perubahan sistem transportasi membutuhkan proses penyesuaian yang tidak bisa dilakukan secara instan. Karena itu, komunikasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk mencari titik temu.

“Jadi memang ini tanggung jawabnya. Maka memang, kita lakukan dialog terus dengan para pedagang maupun para operator kendaraan umum yang ada di Cicaheum. Nah, tentu perlu ada penyesuaian,” ujar dia.

Farhan mengakui, masih ada sejumlah pihak yang belum sepenuhnya menerima rencana penataan tersebut. Namun kondisi itu, dinilai merupakan hal yang wajar dalam proses transisi menuju sistem transportasi baru.

“Iya, makanya ini kan masalah dialog. Bagaimana caranya bisa berdialog supaya bisa sama-sama,” ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengatakan Pemerintah (Pemkot) Kota Bandung terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain yang terlibat dalam pengembangan BRT Bandung Raya. Selain itu, dinas perhubungan juga diminta menjaga komunikasi dengan kelompok-kelompok yang terdampak langsung.

“Saya sebagai kepala daerah di Kota Bandung, terus melakukan komunikasi dengan semua kepala daerah yang terlibat dan dinas-dinas perhubungan. Khususnya itu melakukan komunikasi juga yang sangat erat, terutama dengan kelompok-kelompok terdampak seperti para operator kendaraan umum,” ujar dia.

Terkait dampak penataan terhadap pedagang di kawasan Cicaheum, Farhan memastikan terdapat skema kompensasi yang disiapkan pemerintah. Namun, pihaknya belum merinci besaran kompensasi tersebut karena menjadi kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub).

“Untuk pedagang ada. Tetapi nilai kompensasi yang diberikan, yang tahu dinas perhubungan. Tapi ada, tandasnya.***