Farhan Wacanakan Bangun Fasilitas Parkir Baru di Kebon Jati

INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berencana mencari investor yang bersedia membangun fasilitas parkir baru di kawasan Kebon Jati. 

Langkah itu disiapkan sebagai solusi jangka panjang mengatasi persoalan parkir yang meluas hingga gang-gang sempit dan permukiman warga.

Persoalan parkir di kawasan Kebon Jati mencuat, setelah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung melakukan penertiban di sepanjang jalan utama. Setelah penertiban berlangsung, aktivitas parkir dilaporkan berpindah ke gang-gang permukiman yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat.

"Kami berharap dapat mencari investor yang bersedia membangun fasilitas parkir baru. Dengan begitu, kebutuhan parkir para pekerja bisa ditangani secara lebih teratur dan tidak terus membebani kawasan permukiman warga," kata Farhan, Selasa (13/10/2026).

Dia menjelaskan, persoalan parkir di kawasan Kebon Jati telah dibicarakan bersama lurah dan ketua RW setempat. Berdasarkan keterangan yang diterimanya, tempat parkir yang selama ini beroperasi di kawasan itu dikelola oleh warga setempat dan Karang Taruna.

"Itu merupakan keterangan dari para ketua RW. Silakan dikonfirmasi langsung kepada mereka mengenai pengelolaan parkir tersebut," ucapnya.

Menurut Farhan, perpindahan lokasi parkir terjadi ketika penertiban dilakukan bersamaan dengan pekerjaan pembangunan di kawasan Kebon Jati. Kondisi itu, membuat kebutuhan lahan parkir bagi para pekerja di sekitar kawasan bisnis Paskal perlu mendapat perhatian.

Dia menduga, karyawan yang bekerja di kawasan Paskal menjadi pengguna utama tempat parkir di luar kawasan. Dugaan itu merujuk pada banyaknya kendaraan, yang ditinggalkan dalam waktu relatif lama di lokasi parkir sekitar Kebon Jati.

"Kalau melihat jumlah kendaraan yang parkir dan lamanya kendaraan ditinggalkan, kemungkinan besar pengguna utamanya adalah para karyawan yang bekerja di kawasan Paskal," ujar dia.

Farhan juga menyoroti alasan para karyawan, memilih memarkirkan kendaraan di luar kawasan tempat mereka bekerja. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni biaya parkir di dalam kawasan Paskal yang dinilai mahal dan prioritas penggunaan lahan parkir bagi pengunjung.

"Kedua, pengelola kawasan lebih mengutamakan tempat parkir di dalam bagi pengunjung. Akibatnya, para pekerja cenderung mencari tempat parkir di luar kawasan, termasuk di lingkungan permukiman warga," jelasnya.

Sebagai langkah sementara, dia meminta warga menyelesaikan persoalan parkir melalui musyawarah. Pendekatan itu, diharapkan menghasilkan kesepakatan yang tidak merugikan masyarakat sekitar sambil menunggu solusi jangka panjang.

"Saya sudah meminta warga menyelesaikan persoalan itu melalui musyawarah, agar bisa ditemukan solusi sementara yang tidak merugikan masyarakat," tutur dia.

Di sisi lain, penyelesaian persoalan parkir juga berkaitan dengan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Kebon Jati. Pekerjaan pembangunan BRT perlu diselesaikan, sebelum rencana penyediaan fasilitas parkir baru dikembangkan lebih lanjut.

"Pada saat yang sama, kita akan menyelesaikan pekerjaan pembangunan BRT di kawasan tersebut," ucapnya.

Farhan berharap, setelah pembangunan BRT rampung ada investor yang tertarik membangun fasilitas parkir baru. Kehadiran fasilitas itu, diharapkan mampu menampung kendaraan para pekerja sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap lahan parkir di gang-gang permukiman.

"Penyelesaian persoalan parkir, membutuhkan langkah bertahap. Musyawarah warga menjadi upaya jangka pendek, sedangkan pembangunan fasilitas parkir baru diharapkan menjadi solusi permanen bagi kebutuhan parkir di kawasan Kebon Jati dan sekitarnya," pungkas dia.