Golkar Buka Data Pendidikan 99 Legislator di DPR

Fraksi Golkar DPR merespons mencuatnya petisi masyarakat yang mendesak keterbukaan dan verifikasi ijazah pendidikan seluruh anggota DPR. 

Golkar Buka Data Pendidikan 99 Legislator di DPR
Plt Ketua Fraksi Golkar DPR Daniel Mutaqien Syafiuddin mengatakan, tuntutan masyarakat tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi sekaligus bentuk kontrol publik terhadap lembaga legislatif. (istimewa)

INILAHKORAN.ID - Fraksi Golkar DPR merespons mencuatnya petisi masyarakat yang mendesak keterbukaan dan verifikasi ijazah pendidikan seluruh anggota DPR. 

Golkar menegaskan, dokumen persyaratan pendidikan calon legislator telah melalui proses verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum mereka ditetapkan sebagai anggota dewan.

Plt Ketua Fraksi Golkar DPR Daniel Mutaqien Syafiuddin mengatakan, tuntutan masyarakat tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi sekaligus bentuk kontrol publik terhadap lembaga legislatif.

Menurut Daniel, informasi mengenai latar belakang pendidikan calon anggota legislatif pada dasarnya telah disampaikan dalam tahapan pencalonan melalui KPU. Dokumen tersebut menjadi bagian dari persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi setiap bakal calon.

"Sebenarnya kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR di KPU itu sifatnya terbuka. Data-data mengenai calon legislatif sebelum ditetapkan menjadi anggota dewan sudah diserahkan dan tercatat lengkap di KPU, sehingga masyarakat dapat menelusurinya sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Daniel dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Dia menjelaskan, persyaratan pendidikan calon anggota DPR telah diatur dalam Pasal 240 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023.

Dalam ketentuan tersebut, calon anggota DPR minimal harus menyelesaikan pendidikan SMA, Madrasah Aliyah (MA), SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau pendidikan lain yang sederajat.

Selain persyaratan pendidikan, bakal calon legislator juga harus memenuhi sejumlah ketentuan lain, di antaranya berusia minimal 21 tahun, berdomisili di wilayah Indonesia, mampu berbahasa Indonesia, serta menjadi anggota partai politik peserta pemilu.

Seluruh persyaratan administrasi tersebut menjadi bagian dari tahapan verifikasi yang dilakukan KPU sebelum penetapan calon terpilih.

Di tengah tuntutan transparansi tersebut, Fraksi Partai Golkar DPR juga membeberkan komposisi latar belakang pendidikan para anggotanya. 

Dari total 102 kursi yang dimiliki, sebanyak 99 anggota telah terdata berdasarkan jenjang pendidikannya, sedangkan tiga kursi lainnya masih dalam proses pergantian antarwaktu (PAW).

Berdasarkan data yang disampaikan Fraksi Golkar, mayoritas anggotanya memiliki latar belakang pendidikan magister atau S2, yakni sebanyak 37 orang.

Sementara itu, 25 anggota tercatat bergelar doktor atau S3 dan 32 lainnya merupakan lulusan sarjana atau S1. Adapun anggota dengan pendidikan diploma berjumlah dua orang, sedangkan lulusan SMA atau sederajat sebanyak tiga orang.

Pemaparan tersebut menjadi bagian dari upaya Fraksi Golkar memberikan informasi, mengenai profil pendidikan para legislator di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi data pejabat publik.

Daniel berharap, penjelasan mengenai mekanisme pencalonan dan data pendidikan tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengenai proses administrasi yang berlaku dalam pemilu serta latar belakang pendidikan anggota Fraksi Golkar di parlemen.


Editor : Doni Ramdhani