Hak Guru Sekolah Maung Tersendat Data

INILAH, Bandung - Ruang kelas menjadi tempat guru menunaikan tugas mencerdaskan anak bangsa. Namun, kabar tentang hak yang belum diterima memunculkan tanda tanya atas kesiapan administrasi Sekolah Manusia Unggul (Maung) di Jawa Barat.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsyah menyoroti laporan guru Sekolah Maung yang disebut belum menerima gaji hingga empat bulan. Dia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Pendidikan, segera menyelesaikan persoalan tersebut.

“Saya sampaikan rasa duka dan simpati saya kepada para guru Sekolah Maung yang hingga saat ini, semenjak mereka mengajar di Sekolah Maung, mereka belum menerima bayaran, mereka belum menerima gajian,” kata Maulana, Kamis (15/10).

Maulana menduga persoalan itu berkaitan dengan jumlah siswa per kelas yang disebut sebanyak 32 orang, di bawah ketentuan minimum 36 siswa menurut penjelasannya. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menghambat administrasi dan legalitas sekolah di tingkat pusat, termasuk pencatatan data guru.

Namun, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto meluruskan informasi tersebut. Dia menegaskan, tidak ada kendala pembayaran gaji guru. Persoalan yang terjadi adalah keterlambatan penyaluran tunjangan sertifikasi bagi sekitar 2.800 guru akibat data yang belum tervalidasi.

“Bukan belum menerima gaji, jadi ada sejumlah guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi. Ada sekitar 2.800 orang,” ujar Purwanto saat dihubungi INILAH, Kamis (15/10).

Menurut Purwanto, perbedaan data antara sekolah dan kementerian menjadi kendala yang harus disinkronkan sebelum tunjangan dapat disalurkan. Disdik Jabar telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menuntaskan persoalan tersebut.

“Kendalanya belum valid datanya. Data dari guru dari sekolah sama dari kementeriannya belum valid, dan ini masih dikomunikasikan dengan Dirjen,” ucapnya.

Ia mengatakan, koordinasi juga telah dilakukan dengan wakil menteri serta sejumlah lembaga terkait. Kini, Disdik Jabar masih menunggu hasil tindak lanjut dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, Maulana meminta persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Sekolah Maung. Menurutnya, program pendidikan perlu disiapkan melalui perencanaan yang matang, dengan berlandaskan kebutuhan, data, dan fakta agar tidak memunculkan persoalan baru bagi tenaga pendidik.

(yuliantono/gin)