Investasi Tinggi, PHK di Jabar Masih Jadi Sorotan, Pengamat Kritik Pemprov

INILAHKORAN.ID– Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat menjadi sorotan di tengah derasnya investasi yang masuk ke provinsi tersebut. Investasi yang besar dinilai belum tentu mampu menekan pengangguran apabila tidak diikuti penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mengevaluasi arah investasi sekaligus memperkuat daya tahan sektor industri agar mampu mempertahankan tenaga kerja.

Menurut Acuviarta, besarnya basis industri di Jawa Barat tidak seharusnya menjadi alasan untuk memaklumi tingginya angka PHK. Sebab, provinsi lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah juga memiliki basis industri dan jumlah tenaga kerja yang besar.

“Memang sektor industri manufaktur yang padat karya sebagian besar ada di Jawa Barat, tapi saya melihat tidak sepenuhnya bisa menjadi alasan. Karena apa? Saya ambil contoh Jawa Timur dan Jawa Tengah, jumlah tenaga kerjanya juga besar, tapi kan tidak otomatis peringkat dua,” ujar Acuviarta, Senin (12/10/2026).

Ia menegaskan, pemerintah perlu mengidentifikasi sektor-sektor yang paling terdampak PHK dan menentukan langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan industri. Tanpa kebijakan yang menyasar akar persoalan, besarnya aktivitas industri belum tentu menjamin stabilitas lapangan kerja.

“Jadi kalau menurut saya persoalannya bukan masalah karena memang jumlah tenaga kerja di Jabar banyak, tapi bagaimana sektor-sektor yang di-PHK itu. Apa tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi?” ucapnya.

Acuviarta juga mengkritik langkah Pemprov Jabar yang dinilainya belum optimal dalam memperkuat ketahanan sektor industri. Padahal, upaya tersebut menjadi salah satu faktor penting untuk menekan PHK dan mengendalikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

“Saya melihat Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak melakukan apa-apa terkait untuk memperkuat daya tahan sektor industri,” katanya.

Investasi Padat Modal Tak Otomatis Serap Banyak Tenaga Kerja

Acuviarta menjelaskan, tingginya investasi di Jawa Barat tidak selalu berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Sebab, sebagian investasi yang masuk berorientasi pada sektor padat modal yang membutuhkan lebih sedikit pekerja dibandingkan industri padat karya.

Sejumlah sektor, seperti kendaraan listrik, mesin, logam, elektronik, dan telekomunikasi, dinilai memiliki keterbatasan dalam mendorong penyerapan tenaga kerja secara besar-besaran.

“Memang tidak secara otomatis berkorelasi secara positif, karena investasi di Jawa Barat itu banyak juga yang padat modal bukan padat karya. Yang banyak masuk ke situ itu industri mobil listrik, mesin, logam, elektronik, telekomunikasi yang notabene daya ungkit tenaga kerjanya sangat minim. Jadi investasi tertinggi itu memang tidak otomatis juga bisa meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Karena itu, menurut Acuviarta, pemerintah tidak cukup hanya mengejar besaran realisasi investasi. Kebijakan investasi juga perlu diarahkan agar memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja serta memperkuat sektor industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Kesenjangan Kompetensi Jadi Tantangan Pasar Kerja

Selain memperkuat industri, Acuviarta menyoroti persoalan kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan. Penyebaran informasi lowongan kerja oleh pemerintah dapat membuka akses masyarakat terhadap kesempatan kerja, tetapi belum menjamin seluruh posisi dapat terisi.

Kebutuhan sertifikasi dan kesiapan tenaga kerja masih menjadi tantangan dalam proses rekrutmen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lowongan, tetapi juga kemampuan pencari kerja memenuhi persyaratan perusahaan.

“Hanya persoalannya apakah proses rekrutmen itu kemudian sesuai dengan kompetensi atau kesiapan tenaga kerja? Jadi masalah pasar tenaga kerja itu tidak secara otomatis peluangnya ada, otomatis bisa terisi karena memang salah satu persoalan industri di Jawa Barat itu keluhan kemampuan sertifikasi,” ucapnya.

Ia pun mendorong penguatan keterkaitan antara pendidikan dan dunia usaha melalui skema link and match. Menurutnya, kompetensi lulusan SMK, diploma, hingga sarjana perlu diselaraskan dengan kebutuhan industri agar lulusan pendidikan lebih siap memasuki pasar kerja.

“Makanya kita mendorong bagaimana kompetensi lulusan SMK sebagai pusat pengangguran terdidik paling banyak, kemudian juga termasuk pendidikan sarjana diploma dikolaborasikan dengan sektor usaha, itu menjadi hal yang sangat penting,” pungkasnya.***