Jabar Kejar Nol Anak Tidak Sekolah 2029

INILAH, Bandung - Lebih dari setengah juta anak di Jawa Barat masih belum mengenyam pendidikan. Di balik angka itu, ada pekerjaan besar yang harus dituntaskan pemerintah: memastikan setiap anak kembali memperoleh kesempatan belajar, tanpa terkendala biaya maupun akses.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini memperketat pengawasan penanganan anak tidak sekolah (ATS). Daerah yang dinilai gagal menekan jumlah ATS terancam dievaluasi, seiring target Jawa Barat mencapai zero ATS atau nol anak tidak sekolah pada 2029.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman meminta pemerintah kabupaten/kota hingga aparat desa bergerak langsung menjangkau anak-anak yang belum bersekolah. 

Menurutnya, persoalan ATS tidak bisa diselesaikan hanya dengan mendata nama, tetapi harus diikuti langkah nyata agar anak-anak tersebut kembali memperoleh akses pendidikan.

Berdasarkan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah ATS di Jawa Barat masih mencapai 508.615 anak hingga Oktober 2026. Meski demikian, angka tersebut telah turun 138.989 anak atau 21,46 persen dibandingkan dengan data awal yang berada di kisaran 600 ribuan.

Penurunan itu menjadi kemajuan, tetapi pekerjaan belum selesai. Pemerintah masih harus memastikan anak-anak yang telah teridentifikasi benar-benar mendapatkan layanan pendidikan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Herman menegaskan, jalur pendidikan yang tersedia tidak terbatas pada sekolah formal. Anak-anak juga dapat diarahkan ke SMA Terbuka (Smater) maupun program pendidikan kesetaraan agar tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.

Untuk menjangkau mereka, Pemprov Jabar memanfaatkan aplikasi Sada Jabar yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sistem ini memungkinkan data anak tidak sekolah ditelusuri berdasarkan nama dan alamat atau by name by address, hingga tingkat RT, RW, dan desa.

Dengan data yang lebih terperinci, pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan sasaran penanganan secara tepat sekaligus memantau perkembangan di setiap wilayah.

Herman bahkan menegaskan, kinerja dinas pendidikan akan menjadi bagian dari evaluasi apabila penurunan angka ATS di suatu daerah mengalami stagnasi.

“Semua dashboard sistem pemantauan akan saya buka, agar semua bisa memonitor progress di masing-masing daerah. Kalau ada daerah yang angka ATS-nya mandek, kita akan evaluasi langsung kinerja Kepala Dinas Pendidikannya,” ujar Herman dalam Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kantor Dinas Pendidikan Jabar, Kota Bandung, Senin (12/10). 

Selain pendataan dan pengawasan, persoalan biaya juga menjadi perhatian. Herman menegaskan, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi alasan anak kehilangan kesempatan bersekolah.

Pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS). Satuan pendidikan juga diingatkan agar tidak membebankan biaya tambahan kepada masyarakat untuk penanganan ATS.

“Untuk pembiayaan, kita back up semuanya dari dana BOS. Jangan membebani orang tua. Jika masih ada kepala sekolah atau pengelola pendidikan yang membebani warga untuk mengatasi anak tidak sekolah, laporkan ke saya,” tegasnya. (yuliantono/gin)