Jalan Perbatasan Butuh Perhatian: Kawasan Hutan Jadi Sorotan
KERAWANAN kecelakaan dan kriminalitas membayangi kawasan Hutan Pinus Palasari, Cibiru. Pemkot Bandung berjanji menaruh perhatian pada persoalan itu.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Oleh : Yogo Triastopo
Kawasan Hutan Pinus Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, menyimpan persoalan keamanan yang perlu mendapat perhatian.
Ruas jalan yang berbatasan dengan lahan Perhutani itu dinilai rawan kecelakaan dan kriminalitas sehingga menjadi salah satu hal yang disoroti Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
Pemerintah Kota Bandung menyatakan akan memberi perhatian terhadap kondisi kawasan tersebut. Namun, bentuk penanganan dan jadwal tindak lanjutnya belum dirinci.
“Sepanjang jalan yang berbatasan dengan tanah Perhutani di kawasan Hutan Pinus memang rawan. Kami akan memperhatikan kawasan itu, baik dari sisi kerawanan kecelakaan maupun kriminalitas,” kata Farhan saat kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-104 di Kantor Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kamis (15/10).
Persoalan itu menjadi bagian dari berbagai masukan yang diterima Farhan dalam kegiatan Siskamling Siaga Bencana. Melalui kunjungan ke wilayah, pemerintah kota berupaya menyerap persoalan warga sekaligus menyampaikan program-program pemerintah.
Kelurahan Palasari menjadi wilayah ke-104 yang dikunjungi dalam rangkaian kegiatan tersebut. Aspirasi yang dihimpun mencakup berbagai persoalan di tingkat kelurahan hingga rukun warga (RW), termasuk keamanan lingkungan dan kebutuhan infrastruktur.
“Kelurahan Palasari menjadi kelurahan ke-104 yang kami datangi dalam kegiatan Siskamling. Dalam kegiatan ini, kami mendengarkan berbagai permasalahan yang ada di kelurahan maupun di setiap RW. Kami juga menyampaikan sosialisasi mengenai program-program pemerintah,” ujar Farhan.
Selain keamanan di kawasan Hutan Pinus, persoalan drainase di sejumlah titik RW 9 turut menjadi perhatian. Penanganannya membutuhkan penghitungan teknis terlebih dahulu karena kontur tanah di wilayah tersebut tidak rata.
Farhan mengatakan, perbedaan elevasi atau ketinggian tanah menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penanganan saluran air. Penghitungan diperlukan agar rekayasa teknis yang dipilih sesuai dengan kondisi lapangan.
“Ada beberapa titik di RW 9. Namun saya akan menghitung terlebih dahulu elevasinya, karena kontur daerah di sini naik turun,” katanya. (gin)
Editor : Inilahkoran
