'Kawin Paksa' di Pilkada Kabupaten Bogor ini Diharapkan Menghadirkan Pemimpin yang Mensejahterakan Masyarakat

INILAHKORAN, Bogor - Rasa keinginan tahuan masyarakat siapa pasangan Rudy Suamanto maupun Jaro Ade dalam ajang Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor 2024 terjawab sudah Rabu sore kemarin.

Dua tokoh yang digadang-gadang head to head atau berhadapan itu malah bergandengan tangan, dimana pada Kanis siang ini mendaftarkan diri sebagai pasangan Calon Bupati (Cabup) - Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bogor.

Bahkan, pasangan Rudy Susmanto -Jaro Ade ini didukung koalisi partai politik yang  gemuk, hingga dikabarkan hanya menyisakan PDI Perjuangan saja.

Pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi pun berkomentar koalisi partai politik yang gemuk, tidak lantas memuaskan semua pihak.

"Namun tentu saja keputusan ini tidak lantas memuaskan semua pihak, baik bagi pasangan yang bersangkutan, partai politik terlebih bagi masyarakat yang selama ini mendukung Rudi Susmanto dan Jaro Ade," ucap Yusfitriadi kepada wartawan, Kamis, 29 Agustus 2024.

Apalagi, sambungnya pendukung Jaro Afe, dimana ia selama lima tahun sudah mempeesiapkan diri untuk maju sebagai Cabup Bogor yang kemudian diberikan tugas resmi oleh DPP Partai Golkar sebagai Cawabup Bogor mendampingi Rudy Susmanto. 

"Begitupun dengan pendukung Rudy Susmanto, yang tidak lama persiapannya dan para pendukungnya sudah menggadang-gadang skenario calon pendampingnya seperti Elly Yasin, Rieke Iskandar, Sulhajji Jompa dan lainnya," sambung Yusfitriadi.

Ayah dua orang anak ini menuturkan,semua skenario itu "dipaksa" buyar oleh DPP Partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Bagaimana tidak  kedua sosok di atas dengan skenario politik masing-masing menuju Pilbup Bogor 2024 harus menerima "kawin paksa" atas intervensi yang dilindungi undang-undang. 

"Karena seberapa dinamispun kondisi politik di tingkat lokal Kabupaten Bogor, pada akhinya DPP Partailah yang menentukan. Namun inilah realitas politik yang harus diterima oleh semua pihak. Karena partai dan aktor politik tingkat daerah tidak mempunyai peran yang signifikan dalam merekomendasikan pasangan calon pada pilkada ini,"  tutur Yusfitriadi.

Ia menambahkan dengan adanya proses "kawin paksa" akan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahannya dalam mengarungi proses Pilbup Bogod dan tentu saja akan berpengaruh terhadap hasilnya. 

"Namun saya berharap semua pihak berpikir untuk Kabupaten Bogor yang lebih baik, sehingga berbagai potensi yang akan muncul yang diakibatkan oleh "kawin paksa" tersebut bisa terminimalisir. Terutama bagi pasangan calon, saatnya bersinergi dengan semua kekuatan masyarakat Bumi Tegar Berimana untuk menghadirkan Pemerintahan daerah Kabupaten Bogor yang berwibaya, mengembalikan kepercayaan publik dan menghadirkan kepemimpinan yang mensejahterakan masyarakatnya," tambahnya.***