Kejari Kabupaten Bogor Disurati Pemkot Tebing Tinggi Terkait Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam

Pemkot Tebing Tinggi menyurati Kejari Kabupaten Bogor. Hal itu buntut dari ditahannya PNS Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tebing Tinggi Dian Ade Putra Harahap beberapa waktu lalu.

Kejari Kabupaten Bogor Disurati Pemkot Tebing Tinggi Terkait Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam
Berbeda dengan Pemkot Tebing Tinggi, Pemkab Bogor tutur Dodi Wiraatmaja belum bersurat pasca Sekretaris (nonaktif) Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Sumardi ditahan Kejari Kabupaten Bogor. (reza zurifwan)

INILAHKORAN, Bogor - Pemkot Tebing Tinggi menyurati Kejari Kabupaten Bogor. Hal itu buntut dari ditahannya PNS Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tebing Tinggi Dian Ade Putra Harahap beberapa waktu lalu.

Dian Ade Putra Harahap menjadi tersangka dari dugaan kasus obstruction of justice karena melindungi, mencegah, dan membantu tersangka Sumardi untuk melarikan diri dan menggagalkan penyidikan yang dilakukan Kejari Kabupaten Bogor

"Benar kami sudah disurati Pemkot Tebing Tinggi Sumatera Utara terkait penahanan tersangka Dian Ade Putra Harahap pada awal Bulan Oktober lalu. Dengan balasan surat dari kami, maka Pemkot Tebing Tinggi bakal mengenakan sanksi kepada PNS yang saat ini bertugas di DKP," kata Kasi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bogor Dodi Wiraatmaja kepada wartawan, Selasa 25 Oktober 2022.

Baca Juga : Kabupaten Bogor Segera Terapkan Sistem Zonasi Pengelolaan Sampah

Berbeda dengan Pemkot Tebing Tinggi, Pemkab Bogor tutur Dodi Wiraatmaja belum bersurat pasca Sekretaris (nonaktif) Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Sumardi ditahan Kejari Kabupaten Bogor.

"Wajar kalau Pemkab Bogor belum bersurat, kan tersangka Sumardi baru ditahan pada 19 Oktober kemarin. Apalagi, saat ini jabatan Kabag Hukum Setda Kabupaten Bogor kosong dan hanya diisi oleh pejabat lainnya yang berstatus Plt," tutur Dodi Wiraatmaja.

Akibat kekosongan jabatan Kabag Hukum, dia menegaskan proses penyerahan barang bukti family kit dari Kejari Kabupaten Bogor kepada BPBD terhambat.

Baca Juga : Hebat Euy,Kabupaten Bogor Masuk 10 besar IDM Paling Tinggi di Jawa Barat

"Puluhan atau ratusan paket Family kit ini peruntukkannya untuk korban bencana alam, hingga disaat Kabupaten Bogor tertimpa bencana alam ini pastinya dibutuhkan. Namun, kekosongan jabatan Kabag Hukum ternyata juga menjadi kendala administrasi," paparnya.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani