Kemenhaj Jabar Tegaskan 4-5 Ribu Jemaah Umrah Masih di Tanah Suci Bukan Tertahan

Kepala Kanwil Kemenhaj Jabar Boy Hari Novian menegaskan ribuan jemaah asal Jabar yang masih berada di Mekkah dan Madinah bukan tertahan melainkan memang belum m

Kemenhaj Jabar Tegaskan 4-5 Ribu Jemaah Umrah Masih di Tanah Suci Bukan Tertahan
“Sebenarnya gini, kalau untuk jemaah umrah itu sampai saat ini tidak ada permasalahan, karena memang kan konfliknya tidak langsung sampai ke Tanah Suci Mekkah dan Madinah,” ujar Boy, Senin 2 Maret 2026. (ilustrasi/antara)

INILAHKORAN.ID - Kepala Kanwil Kemenhaj Jabar Boy Hari Novian menegaskan ribuan jemaah asal Jabar yang masih berada di Mekkah dan Madinah bukan tertahan melainkan memang belum memasuki jadwal kepulangan.

“Sebenarnya gini, kalau untuk jemaah umrah itu sampai saat ini tidak ada permasalahan, karena memang kan konfliknya tidak langsung sampai ke Tanah Suci Mekkah dan Madinah,” ujar Boy, Senin 2 Maret 2026.

Pernyataan ini sekaligus meredam kekhawatiran keluarga jemaah umrah di Tanah Air di tengah dinamika situasi kawasan Timur Tengah.

Boy menjelaskan, angka sekitar 58 ribu WNI yang saat ini berada di Arab Saudi merupakan bagian dari siklus perjalanan umrah yang berlangsung bergelombang. Setiap hari ada jemaah yang datang, menjalankan ibadah, dan pulang sesuai paket perjalanan masing-masing.

“Jabar ada dan sebenarnya bukan tertahan karena memang belum jadwal kepulangan,” ucapnya.

Durasi paket jemaah umrah yang bervariasi, rata-rata 9 hingga 12 hari, membuat pergerakan jemaah terus berlangsung secara bertahap.

“Sehingga masih ada 58 ribu yang berangsur-angsur, karena kan umrah ini ada yang 9 hari, ada yang 12 hari gitu. Jadi sesuai dengan jadwal kepulangannya," ujarnya.

Dengan kata lain, tidak ada situasi darurat yang membuat puluhan ribu WNI itu tertahan tanpa kepastian.

Khusus Jabar, data terbaru dari pusat menunjukkan sekitar 4.000 hingga 5.000 jemaah umrah masih berada di Tanah Suci.

“Itu Jabar kita minta data tadi siang dari pusat itu ada sekitar 4 ribu sampai 5 ribu orang yang masih ada di Tanah Suci baik di Mekkah maupun di Madinah," ungkapnya.

Angka tersebut dinilai wajar mengingat Jabar merupakan salah satu provinsi dengan jumlah jemaah umrah terbesar di Indonesia.

Terkait penerbangan, Boy memastikan mayoritas maskapai masih beroperasi normal. Maskapai seperti Saudia, Lion, dan Garuda tetap menjalankan jadwal penerbangan. Adapun penundaan terjadi pada maskapai tertentu.

“Nah, yang yang tertunda itu yang memakai Qatar, Emirates. Nah, itu yang yang (tertunda), itu pun tidak dibatalkan, di ditunda keberangkatan untuk kepulangannya gitu," terangnya.

Maskapai yang dimaksud adalah Qatar Airways dan Emirates. Statusnya penundaan jadwal, bukan pembatalan permanen, sehingga kepulangan tetap dijadwalkan ulang.

KJRI dan Petugas Siaga di Bandara

Sebagai langkah antisipasi, Kemenhaj berkoordinasi dengan Kantor Urusan Haji dan KJRI di Jeddah. Petugas disiagakan untuk memastikan jemaah yang terdampak perubahan jadwal mendapat pendampingan.

“Itu sampai kita ada yang ditugaskan terus-terusan untuk berada di bandara. Jadi kalau ada jemaah yang memang tercancel itu langsung bisa di dibantu untuk difasilitasi apakah ditunda, apakah di cancel ataukah diganti penerbangan, apakah harus ada apa penyediaan hotel, itu ada dari kantor urusan haji dan juga KJRI yang standby di bandara," paparnya.

Fasilitasi mencakup pengaturan ulang penerbangan, refund, hingga perpanjangan masa tinggal hotel apabila dibutuhkan.

Meski situasi di Mekkah dan Madinah dilaporkan aman, Kemenhaj Jabar tetap mengeluarkan imbauan preventif bagi calon jemaah.

“Kalau yang mau berangkat, tunda dulu sampai benar-benar kondusif suasana di Arab Saudi-nya atau di Timur Tengahnya seperti itu karena takutnya ekskalasinya makin tinggi ke depannya," ucapnya.

Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian, mengingat dinamika geopolitik kawasan yang berpotensi berubah sewaktu-waktu.

Sisi lain, Boy kembali memastikan kondisi jemaah umrah di Tanah Suci tetap kondusif. Dia meminta keluarga di Indonesia tidak panik dan mempercayakan penanganan kepada pemerintah yang terus memantau situasi serta berkoordinasi dengan otoritas terkait. 


Editor : Doni Ramdhani