Korban KSP-SB Menanti Hak Restitusi: Sudah Diputus, Belum Diurus
PUTUSAN telah inkrah, tetapi hak korban belum kembali. Penantian itu masih berlanjut.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Oleh : Rizki Mauludi
Bagi ribuan korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB), perkara hukum yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya menjadi akhir dari penantian panjang. Namun, ketika putusan pengadilan telah inkrah, pengembalian aset restitusi yang diharapkan belum juga terealisasi.
Penantian itu kembali disuarakan puluhan anggota Perkumpulan Perhimpunan Pejuang Sejahtera Bersama (PP-PSB). Mereka mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor di Jalan Djuanda Nomor 6, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis (19/11) siang.
Aksi damai tersebut bukan sekadar penyampaian tuntutan. Para korban ingin memastikan hak yang telah diputuskan melalui proses hukum benar-benar sampai kepada mereka.
Ketua PP-PSB Nirwana Oktavia Sinaga mengatakan, perkumpulannya merupakan salah satu paguyuban yang telah ditetapkan Kejari Kota Bogor untuk menerima penyerahan aset restitusi. Karena itu, pihaknya meminta kejaksaan segera menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Menurut Nirwana, hak yang diperjuangkan berkaitan dengan 2.356 korban yang telah membuat laporan polisi (LP). Dia menilai tidak seharusnya penyerahan aset kembali dipersoalkan dengan alasan verifikasi atau harus terlebih dahulu mempertemukan korban yang tidak membuat laporan polisi.
"Ini adalah hak dari 2.356 orang yang sudah LP, tidak ada di sini kepemilikan daripada non-LP. Jadi jangan membuat semacam alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Putusan pengadilan itu sudah sah. Jadi itu yang harus dijalankan pihak kejaksaan selaku eksekutor. Dan mereka tidak boleh menahan aset kepemilikan dari para korban," ujar Nirwana.
Aset yang dinantikan para korban bukan hanya berupa satu jenis kekayaan. Di dalamnya terdapat ruko, tanah, mobil, hingga aset lain yang masuk dalam berkas perkara. Mereka berharap barang-barang tersebut segera diserahkan melalui paguyuban sebagaimana ketentuan putusan pengadilan.
Nirwana mengakui komunikasi dengan pihak kejaksaan selama ini berjalan cukup baik. Berbagai data yang diminta juga telah disampaikan. Namun, dia menyebut persoalan penyerahan aset menjadi lebih panjang setelah terjadi pergantian kepemimpinan di Kejari Kota Bogor.
Baginya, perkara yang telah inkrah seharusnya tidak kembali berputar pada persoalan hukum yang telah diputuskan. Dia bahkan menyinggung perkara pidana yang menjerat bos KSP-SB Iwan Setiawan, yang terbukti melakukan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Harapan saya, untuk aset yang masuk dalam berkas perkara yang sudah clear and clear diserahkan kepada kami paguyuban karena memang putusannya harus diserahkan melalui paguyuban. Tetap kejaksaan di sini berwenang, hanya tinggal mengawasi saja," katanya.
Perjuangan tersebut, menurut Koordinator Lapangan aksi PP-PSB Gokma P Sinaga, telah berlangsung melalui berbagai cara. Mulai dari komunikasi, mediasi, hingga penyampaian surat kepada pihak kejaksaan.
Sebelumnya, mereka juga telah menerima harapan, aset akan segera diserahkan kepada para korban. Namun, hingga Kamis itu, penyerahan yang dinantikan belum juga terlaksana. (gin)
Editor : Inilahkoran

