Membuka Jalan Kembali Belajar

Membuka Jalan Kembali Belajar
RAMAH TAMAH: Penjabat Sekda Kota Magelang Indah Dwi Antari (kanan) berbicara pada acara Ramah Tamah Wartawan di Magelang, Kamis (19/11).(ANTARA/HARI ATMOKO)

INILAH, Magelang - Kesempatan mengenyam pendidikan seharusnya terbuka bagi setiap anak. Namun, kenyataan tidak selalu berjalan demikian. Sebagian anak harus meninggalkan bangku sekolah, sementara sebagian lainnya berisiko kehilangan kesempatan belajar karena berbagai hambatan.

Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, berupaya memutus persoalan tersebut. Penanganan anak tidak sekolah (ATS) tidak lagi hanya berorientasi pada pengurangan jumlah anak yang telanjur keluar dari sistem pendidikan, tetapi juga mencegah munculnya kasus baru.

Perubahan arah kebijakan ini menjadi langkah lanjutan setelah upaya penanganan ATS menunjukkan hasil signifikan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang Handini Rahayu menyebut, jumlah ATS yang terverifikasi pada 2023 mencapai 444 anak. Dua tahun kemudian, angka itu turun menjadi 37 anak.

"Pada Agustus 2026, Wali Kota (Damar Prasetyono) menegaskan bahwa sasaran berikutnya bukan sekadar mengurangi angka ATS, melainkan mencegah munculnya anak tidak sekolah yang baru," kata Handini di Magelang, Kamis.

Penurunan tersebut ditempuh melalui sejumlah pendekatan. Pemerintah melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi anak, kemudian mengupayakan akses pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing.

Jalur pendidikan nonformal melalui Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF), pendidikan di rumah atau homeschooling, hingga Rumah Balai Belajar menjadi bagian dari pilihan penanganan. Dengan beragam jalur tersebut, anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal tetap memiliki kesempatan untuk belajar.

Namun, mengembalikan anak ke dunia pendidikan bukan satu-satunya pekerjaan rumah pemerintah. Upaya pencegahan juga perlu diperkuat agar anak-anak yang masih bersekolah tidak mengalami persoalan serupa.

Bapperida Kota Magelang mengawal integrasi penanganan ATS dalam perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. (gin)


Editor : Inilahkoran