Menakar Belanja, Mengutamakan Suara Rakyat

Anggaran pemerintah daerah semestinya menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan habis untuk pengeluaran yang manfaatnya tak dirasakan langsung warga. Pesan itulah yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat memperingati Hari Santri Nasional, Kamis (22/10/2026).

Belanja makan dan minum, kegiatan di hotel, hingga perjalanan dinas menjadi sejumlah pos yang disorot. Dedi meminta pemerintah daerah menekan pengeluaran tersebut agar kemampuan keuangan yang terbatas dapat diarahkan pada program yang lebih dibutuhkan masyarakat.

Bagi Dedi, penataan anggaran bukan sekadar urusan memangkas pengeluaran. Ada semangat perjuangan yang perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan, yakni mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan jangka pendek.

Pesan itu disampaikannya dengan mengaitkan peringatan Hari Santri Nasional dengan Resolusi Jihad yang dicetuskan pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari, pada 22 Oktober 1945. Semangat perjuangan para ulama dalam mempertahankan kemerdekaan, menurutnya, perlu dilanjutkan melalui tanggung jawab penyelenggara negara dalam mengelola keuangan publik.

“Resolusi jihad hari ini harus bagaimana? Kita tetap beresolusi sebagai penyelenggara negara. Mengelola keuangan negara, keuangannya harus resolusi, berpihak pada kemerdekaan dari agresi kepentingan-kepentingan jangka pendek, kepentingan-kepentingan di luar kepentingan negara dan masyarakat,” ujar Dedi, dikutip dari akun media sosialnya, Kamis (22/10/2026).

Ia menegaskan, anggaran daerah harus lebih banyak diarahkan untuk membiayai program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan berbagai pelayanan dasar perlu ditempatkan sebagai prioritas dalam penyusunan belanja.

Kebutuhan warga miskin juga menjadi perhatian. Dedi meminta pemerintah memperluas akses listrik bagi masyarakat yang belum terlayani serta membangun rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu.

Di sektor kesehatan, persoalan gizi buruk, stunting, serta tingginya risiko kematian ibu dan anak masih membutuhkan perhatian. Berbagai persoalan tersebut menuntut alokasi anggaran yang mampu menjangkau kebutuhan warga secara nyata.

“Belanjanya, utamakan belanja untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan lainnya. Termasuk memasang jaringan listrik untuk warga miskin, membangun rumah rakyat miskin,” ucapnya.

(yuliantono/gin)