Mengapa Kota Bandung Jadi Kota Termacet, Analisis Tata Ruang dan Transportasi
Berdasarkan laporan TomTom Traffic Index 2025, Kota Bandung menempati posisi pertama sebagai kota termacet di Indonesia dengan tingkat kemacetan mencapai 64,1 persen dan kecepatan rata-rata kendaraan hanya 18,5 km per jam.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Berdasarkan laporan TomTom Traffic Index 2025, Kota Bandung menempati posisi pertama sebagai kota termacet di Indonesia dengan tingkat kemacetan mencapai 64,1 persen dan kecepatan rata-rata kendaraan hanya 18,5 km per jam.
Pengamat tata kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Frans Ari Prasetyo menilai, kemacetan di Kota Bandung merupakan hasil dari kesalahan yang bertumpuk. Terutama terkait tata ruang, dan sistem di kota tersebut.
"Ini kesalahan yang bertumpuk ya sebenarnya. Pertama dari misalnya perencanaan tata ruang yang tidak sinkron dengan kondisi eksisting yang tersedia, baik perencanaan tata ruang," kata Frans Ari Prasetyo, Jumat 23 Januari 2026.
Ia menjelaskan, rencana tata ruang Kota Bandung terbaru yang berlaku 2024-2044 menggantikan rencana sebelumnya 2011-2031. Namun perubahan tersebut, tidak signifikan mengubah tata kelola transportasi.
Menurut Frans, rencana tata ruang sebelumnya sudah mengalami perubahan sebelum waktunya. Namun tidak menghadirkan inovasi nyata dalam pengelolaan mobilitas publik.
"Nah, itu tidak terlihat sama sekali saya pikir. Ada lah sedikit, tapi tidak sebuah evolusi yang besar tentang bagaimana membuat Bandung menjadi lebih baik dalam tata kelola transportasi," ucapnya.
Selain itu, ia menyoroti rencana detail tata ruang juga gagal menargetkan kawasan-kawasan macet. Sebagai contoh kawasan wisata di Cibeunying yang menjadi titik kemacetan kronis, namun tidak mengalami perubahan signifikan dalam perencanaan.
"Kawasan yang menjadi kondisi secara existing macet, misalnya di kawasan wisata tidak mengalami hal yang signifikan," ujar dia.
Frans juga menilai kurangnya political will atau kemauan politik menjadi hambatan utama. Menurutnya, pemerintah memiliki anggaran dan kapasitas ASN yang memadai namun langkah konkret untuk menurunkan kemacetan belum terlihat.
"Kalau hanya bicara dalam konteks 'Bandung macet, kita akan atasi,' ya semua orang juga bisa. Tapi warga ini butuh langkah konkretnya dong. Nah langkah konkret itu kan yang ada progress-nya, tapi itu enggak kelihatan," jelasnya.
Untuk solusi jangka pendek, ia menyarankan pemerintah melakukan monitoring di beberapa titik macet utama dan mengeksekusi tindakan konkret di lokasi tersebut.
Sementara untuk jangka panjang, ia menekankan perlunya perombakan sistem dan tata ruang kota secara menyeluruh. "Kalau jangka panjang adalah merubah sistem, dan infrastruktur termasuk tata ruang," ujar dia.
Ia menekankan, tanpa pendekatan tegas dan teknokratis. Kemacetan di Kota Bandung akan terus berulang. Rencana tata ruang sering berubah-ubah, kadang sesuai orderan tertentu sehingga menjadi dokumen formal tanpa dampak nyata.
"Masalah kemacetan di Bandung, bukan hanya soal volume kendaraan. Melainkan kesalahan sistemik dalam perencanaan kota, transportasi publik, regulasi dan political will pemerintah," tandasnya.***
Editor : JakaPermana
