Mengikis Batas Kaum Disabilitas

KESEMPATAN mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki kepastian masih menjadi tantangan bagi jutaan penyandang disabilitas di Indonesia.

Mengikis Batas Kaum Disabilitas
TARGET: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 menargetkan 12 persen penyandang disabilitas bekerja di sektor formal pada tahun 2029.(ILUSTRASI/ANTARA FOTO)

Meski sebagian telah bekerja, tidak sedikit dari mereka yang masih menggantungkan penghasilan di sektor informal dengan perlindungan dan kepastian kerja yang terbatas.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan sebanyak 12 persen penyandang disabilitas dapat bekerja di sektor formal pada 2029.

Target ini diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak, mengembangkan kemampuan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

“Ini yang memang masih kita genjot. Sebagaimana dari RPJMN, targetnya adalah di tahun 2029 itu 12 persen partisipasi penyandang disabilitas yang bekerja ditempatkan di sektor formal,” kata Ketua Tim Bidang Tenaga Kerja Disabilitas Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus Kemnaker, Asrian Darma Saputra.

Dalam forum diskusi daring bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Rabu, Darma menjelaskan target tersebut meningkat dibandingkan sasaran sebelumnya, yakni 10 persen pada 2025.

Tantangan untuk mencapai target itu masih cukup besar. Berdasarkan data yang diolah Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kemnaker, terdapat 5.572.367 penduduk usia kerja penyandang disabilitas di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.240.175 orang masuk dalam angkatan kerja. Sebanyak 1.173.066 orang di antaranya tercatat telah bekerja.

Namun, memiliki pekerjaan belum tentu berarti mendapatkan kesempatan dan perlindungan kerja yang setara. Sebab, sebagian besar penyandang disabilitas yang bekerja masih terserap di sektor informal.

Darma mengungkapkan, sekitar 64 persen pekerja penyandang disabilitas berada di sektor informal, sedangkan yang bekerja di sektor formal baru sekitar 30 persen.

Kondisi ini juga tidak terlepas dari latar belakang pendidikan. Menurut Darma, sebagian besar penduduk usia kerja penyandang disabilitas masih memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah. Situasi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memperluas akses mereka ke dunia kerja formal.

“Memang kita lihat penduduk usia kerja masih banyak yang memang memiliki background pendidikan menengah ke bawah. Secara skala untuk penempatan itu juga masih didominasi di sektor informal sebanyak 64 persen dan 30 persen adalah penempatan di sektor formal,” ujarnya.

Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, Kemnaker berupaya memperluas akses pelatihan dan penempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas (TKPD).

Salah satunya melalui pemanfaatan ekosistem SIAPkerja sebagai sarana memfasilitasi pencari kerja penyandang disabilitas agar lebih mudah terhubung dengan peluang pekerjaan.

Kemnaker juga mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi.

Di sisi lain, pelatihan vokasi diperluas melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK). Program ini diarahkan untuk membekali penyandang disabilitas dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, mulai dari kemampuan digital hingga soft skill.

Pendampingan juga disiapkan sejak sebelum seseorang memasuki dunia kerja hingga setelah ditempatkan di perusahaan.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja, tetapi juga memastikan mereka memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan bertahan dalam dunia kerja.

Pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan penyandang disabilitas menjadi 7-8 persen pada 2025, kemudian turun menjadi 4,5-5 persen pada 2029.

Dengan demikian, perluasan kesempatan kerja formal diharapkan menjadi salah satu jalan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. (bsf)


Editor : Inilahkoran