Menperin Berjuang Cari Solusi Bahan Baku Mamin

INILAH, Jakarta- Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyiapkan solusi untuk mengatasi persoalan bahan baku industri makanan dan minuman (mamin), serta memperkuat perlindungan industri baja nasional dari tekanan produk impor Di balik piring makanan dan fondasi bangunan kita, ada cerita tentang perjuangan bertahan hidup di tengah gempuran harga dan serbuan produk luar negeri.

Bagi seorang pengrajin bihun, angka bukanlah sekadar statistik di atas kertas. Ketika harga bahan baku utama—beras pecah—di dalam negeri melonjak hingga Rp11.000 per kilogram, sementara beras impor serupa dibanderol hampir separuhnya (sekitar Rp5.700 hingga Rp6.000), ada rasa cemas yang tak terobati setiap kali memikirkan kelangsungan usaha.

Selisih harga yang sangat besar itu ibarat jurang yang siap menyedot daya saing produk lokal. Jika harga bahan baku terlalu mencekik, bagaimana Dapur Indonesia bisa terus mengepul? Keresahan itulah yang menyatukan para pelaku usaha makanan-minuman dan industri baja nasional dalam sebuah pertemuan hangat bersama Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji, di Jakarta.

Mendengar jeritan hati para produsen, Menperin tak tinggal diam. Salah satu asa yang tengah dijajaki adalah memanfaatkan stok beras di gudang Perum Bulog yang sudah lama tersimpan untuk dialirkan menjadi bahan baku industri pengolahan pangan, tentunya dengan harga yang berpihak pada pelaku usaha.

"Kita sedang mencari cara agar stok beras Bulog yang sudah lama tersimpan dapat dimanfaatkan industri, tentunya dengan harga yang bisa ditoleransi oleh pelaku usaha," ungkapan Menperin.

Kisah serupa juga datang dari sudut pabrik-pabrik baja nasional. Para pekerja dan pengusaha baja kini harus berjuang di tengah bayang-bayang kelebihan produksi baja dunia yang melimpah ruah, mengancam ruang gerak baja buatan anak bangsa.

Hingga Agustus 2026 saja, angka impor baja sudah menyentuh 7 juta ton. Tingkat penggunaan kapasitas produksi (utilisasi) baja nasional pun tertahan di angka 43 hingga 57 persen.

Bukan berarti anti-impor, namun ada kerinduan akan keseimbangan dan rasa keadilan. "Kami bukan antiimpor, tetapi perlu ada keseimbangan agar industri nasional tetap dapat tumbuh dan berdaya saing," tutur Ismail Mandry dari IISIA. (bsf)