Nalar Tetap Berdaulat di Tengah Teknologi

Kemudahan mencari referensi, menganalisis data, hingga mengembangkan aplikasi membuat kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin dekat dengan kehidupan mahasiswa.

Namun, di balik berbagai kemudahan itu, ada hal yang tidak boleh diabaikan: etika, privasi, dan tanggung jawab atas karya sendiri.

Dosen Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika IPB University, Hafidlotul Fatimah Ahmad, mengingatkan penggunaan AI dalam dunia pendidikan perlu disertai pemahaman etika.

Teknologi ini memang dapat membantu proses belajar, tetapi hasilnya tetap harus diperiksa dan tidak bisa diterima begitu saja.

"Memang teknologi ini dapat membantu mahasiswa mencari referensi, menganalisis data, hingga mengembangkan aplikasi. Namun, di tengah kemudahan yang ditawarkan, penggunaannya perlu disertai pemahaman etika," kata Fatimah dalam keterangan tertulis, Senin (12/10).

Menurut Fatimah, ada dua aspek etika yang kerap terabaikan, yakni *human oversight* atau pengawasan manusia dan data privacy atau privasi data. Keduanya penting agar pemanfaatan AI tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam kegiatan akademik.

AI generatif seperti ChatGPT dan Gemini bekerja dengan memprediksi kata berikutnya berdasarkan pola dari data yang telah dipelajari. Mekanisme tersebut membuat AI mampu menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan, tetapi bukan berarti seluruh informasi yang disampaikan selalu benar.

"Karena itu, hasilnya tidak selalu benar dan perlu diperiksa kembali. Tidak bisa kita menjadikan AI ini satu-satunya sumber kebenaran," terangnya.

Mahasiswa, kata Fatimah, perlu membiasakan diri memverifikasi setiap informasi yang dihasilkan AI. Hal ini juga berlaku ketika teknologi tersebut menyajikan referensi atau tautan artikel ilmiah. Tautan yang terlihat meyakinkan bisa saja tidak valid atau mengarah pada sumber yang sebenarnya tidak ada.

Selain memeriksa kebenaran informasi, pengguna perlu berhati-hati dalam memasukkan data ke layanan AI. Informasi sensitif, seperti nomor induk kependudukan (NIK), maupun data penelitian yang bersifat rahasia tidak seharusnya dibagikan sembarangan.

(rizki mauludi/gin)