Pemprov Jabar Lakoni Strategi Persuasif, Lantaran Investasi Belum Selaras dengan Penyerapan Tenaga Kerja

INILAHKORAN, Bandung - Pemprov Jabar kini melakoni strategi persuasif lantaran investasi yang besar belum selaras dengan penyerapan tenaga kerja.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, realisasi investasi di Jabar yang mencapai Rp210,6 triliun pada 2023 lalu, nyatanya tidak memberi dampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja.

Sebab, rerata investasi yang masuk ke Jabar mayoritas untuk industri padat modal yang tidak membutuhkan banyak penyerapan tenaga kerja. Tak heran bila dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, jumlah pengangguran di Februari 2024 masih cukup tinggi yakni sebanyak 1,79 juta orang.

Hanya turun 217 ribu orang dibandingkan Februari 2023 silam atau sekitar dua juta pengangguran di Jabar.

"Harusnya kan ini seimbang. Faktanya tidak semudah dibayangkan. Mungkin daya serap terhadap tenaga kerja terbatas," ujar Sekda Herman di Gedung Sate, Kota Bandung baru-baru ini.

Maka dari itu, industri padat modal ini harus disiasati dengan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil.

Bagaimana kebutuhan industri, harus mampu disiapkan oleh lembaga yang melahirkan tenaga kerja, agar dapat terserap.

"Misal untuk pabrik mobil listrik. Saya kira itu sangat spesifik ya dan ini butuh tenaga kerja yang punya skill," ucapnya.

Selain itu, upaya persuasif juga harus dilakukan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Pemerintah harus berkompromi, mencari solusi agar industri mau bertahan.

"Walaupun kami juga paham, memang saat ini tidak semudah yang dibayangkan, situasi sulit," tuturnya.

Tidak hanya itu, menciptakan ekosistem yang aman dan nyaman bagi investor juga wajib dilakukan. Salah satunya dengan memberi kemudahan melakukan izin usaha.

"Dipastikan bahwa perizinan harus semudah mungkin. Lebih cepat, murah, mudah, baik dan aman agar ekosistem investasi terbangun," kata Sekda Herman.

Kemudian Pemprov Jabar lanjut Sekda Herman, juga mendorong UMKM. Salah satunya dengan memberi keleluasaan permodalan, baik melalui pihak perbankan maupun BUMD supaya mereka mampu mengembangkan usahanya.

"Kita subsidi bunga. Tidak boleh terjerat rentenir, bank emok. Kita ada koperasi, BUMDes, saya kira banyak termasuk BJB didalamnya. Kami sedang dorong terus biar kabupaten/kota juga bahu-membahu dengan kami," imbuhnya.

Sehingga kata dia, bila PHK harus terjadi. Setidaknya ada opsi bagi masyarakat, dengan memulai berwirausaha. Harapannya, kesenjangan sosial dan pengangguran dapat berkurang.

"Bekerja bukan satu-satunya solusi. Wirausaha juga tidak kalah penting. Semua harus digarap, yang penting pengangguran, kemiskinan dan indeks gini turun," tandasnya.