Perangkat Daerah Prioritaskan Mitigasi Bencana di Kabupaten Bogor

INILAH, Bogor - Forum rencana kerja perangkat daerah (RKPD) Kabupaten Bogor menyepakati satu hal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bappeda Litbang, camat, akademisi, DPRD Kabupaten Bogor, unsur swasta, dan relawan satu suara untuk memprioritaskan mitigasi bencana.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ridwan Muhibi mengatakan, dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 mendatang, program mitigasi akan lebih dioptimalkan ketimbang penanganan bencana alam.

"Kepada Bappeda Litbang, BPBD, dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Bogor, kami dari Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor mendukung pengoptimalan mitigasi ketimbang penanganan bencana alam," ungkap Ridwan, Jumat (19/3/2021).

Baca Juga : Lebarkan Jalan Raya Puncak, Kementerian PUPR Siapkan Rp49 Miliar untuk Pembebasan Lahan

Politisi Partai Golkar ini pun mendorong BPBD dan 40 pemerintahan kecamatan di Bumi Tegar Beriman untuk membentuk relawan desa tangguh bencana (Destana). Para relawan di desa rawan bencana alam itu diakuinya sangat penting untuk memperkecil risiko dampak dari bencana alam.

"Anggaran pembentukan relawan Destana di desa atau kelurahan yang rawan bencana alam harus disiapkan 40 pemerintah kecamatan, BPBD selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis dalam hal ini hanya sebagai pembina para relawan Destana," sambungnya.

Ridwan juga menuturkan, relawan Destana selain dibekali ilmu pengetahuan penanganan bencana alam juga harus dibekali sarana dan prasarana plus pemanfaatan teknologi.

Baca Juga : Pemerintah Pusat Dianggap Tidak Memiliki Alasan untuk Menahan Pembangunan Jalan Puncak II

"Relawan Destana bukan hanya bertugas dalam penanganan tetapi juga mitigasi resiko bakal adanya bencana alam tanah longsor, banjir, kekeringan, pergeseran tanah, gempa bumi, kebakaran, angin kencang dan lainnya," tutur Ridwan.

Editor : Doni Ramdhani