Prabowo Singgung Kebiasaan Makan Tak Pakai Sendok Saat Bahas Ratusan Siswa Keracunan Makanan MBG

INILAHKORAN - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti insiden keracunan yang menimpa ratusan siswa penerima paket makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan menyinggung soal kebiasaan makan tanpa sendok yang masih dijumpai di sejumlah daerah.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Prabowo menyebut bahwa hingga saat ini program MBG telah menjangkau sekitar 3,4 juta siswa di seluruh Indonesia sejak mulai digulirkan awal Januari 2025. 

Namun, tercatat ada sekitar 200 siswa yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

"Yang mengalami keracunan ada sekitar 200 anak dari lebih dari 3 juta penerima. Kalau dihitung, itu sekitar 0,005 persen. Artinya, tingkat keberhasilan program ini mencapai 99,99 persen," ungkap Prabowo. dilansir dari Antara, Selasa 6 Mei 2025.

Meski demikian, Prabowo menegaskan dirinya belum puas dengan capaian tersebut. Ia menginginkan agar pelaksanaan MBG ke depan benar-benar bebas dari kesalahan. Targetnya, hingga akhir tahun 2025, tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi.

Presiden juga mengaitkan insiden keracunan itu dengan faktor kebiasaan makan yang masih menjadi tantangan di lapangan, khususnya tradisi makan tanpa menggunakan sendok.

"Di ruang kelas berisi 30 anak, misalnya, mungkin 20 anak makan pakai sendok, tapi 10 anak tetap makan pakai tangan karena sudah terbiasa. Itu bukan salah mereka. Tapi, kita harus edukasi mereka untuk mencuci tangan lebih dulu," jelas Prabowo.

Prabowo menilai, hal-hal sederhana semacam itu justru sangat penting karena dapat berpengaruh langsung terhadap kesehatan anak. Prabowo pun menekankan bahwa perubahan perilaku higienis harus berjalan seiring dengan distribusi makanan bergizi.

Lebih lanjut, Presiden menyebut program MBG sebagai langkah nyata pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda. 

Ia pun mengklaim bahwa program ini bisa terwujud meskipun sempat mendapat sorotan dan kritik dari berbagai kalangan.

"Program ini adalah bukti bahwa pemerintah serius menghitung dan melaksanakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat," ujarnya.