Prihatin Kondisi KabupatenTasikmalaya, Aanya Bawa Setumpuk Aspirasi dari Pemkab ke Pusat

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah kabupaten tasikmalaya tengah menghadapi tekanan fiskal serius. Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti.

Dalam dialog terbuka di Komplek Pemkab Tasikmalaya, Asisten Daerah II, Nana Heryana menyebutkan, kondisi keuangan daerah sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menegaskan, pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) akan memperburuk situasi fiskal daerah.

“Fiskal Pemkab Tasikmalaya saat ini sedang tekor dan sangat tergantung pada dana transfer pusat. Bahkan dengan kabar adanya pemangkasan DAU, tekanan fiskal semakin berat," kata Nana Heryana, Rabu 30 Juli 2025.

Dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp250 miliar, sebagian besar kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan ditopang oleh DAU. Tahun lalu, besaran DAU yang diterima mencapai Rp1,7 triliun. Namun diprediksi turun menjadi Rp1,5 triliun pada 2025 karena kebijakan efisiensi nasional.

Sektor pendidikan dan infrastruktur menjadi yang paling terdampak. Ribuan ruang kelas mengalami kerusakan, kekurangan guru PNS masih terjadi dan distribusi tenaga pendidik belum merata. Di sisi lain, kualitas jalan kabupaten hanya mencapai 65 persen dari total 1.500 kilometer, di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 85 persen.

“Untuk membangun satu kilometer jalan mantap, kami butuh anggaran sekitar Rp3,5 miliar. Padahal anggaran kami jauh dari cukup,” ucapnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Aanya Rina Casmayanti menyatakan, komitmennya untuk menyuarakan aspirasi daerah ke tingkat nasional.

“Saya hadir untuk menyerap dan membawa aspirasi ini sampai ke meja pembahasan nasional. Kita harus dorong agar pemerintah pusat lebih adil terhadap daerah seperti Tasikmalaya, kata Aanya Rina Casmayanti.

Menurutnya, program strategis seperti pembangunan terminal baru, pasar rakyat, stadion olahraga dan proyek Jalan Lingkar Utara yang terkoneksi dengan gerbang Tol Getaci merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian pemerintah pusat.

“Pembangunan Jalan Lingkar Utara bukan proyek pelengkap, tapi vital. Tanpa itu, lalu lintas dan logistik di Tasikmalaya akan terganggu saat tol resmi beroperasi,” ucapnya.

Selain infrastruktur dan pendidikan, tantangan juga terjadi di sektor layanan dasar lainnya, seperti pengelolaan sampah dan irigasi. Dari 39 kecamatan, hanya sebagian kecil yang dilayani truk pengangkut sampah. Saat ini, Pemkab hanya memiliki 11 armada. Sementara retribusi yang terkumpul tidak mencukupi biaya perawatan kendaraan.

Kondisi irigasi juga menjadi perhatian. Di daerah seperti Cikunten, saluran irigasi tidak lagi berfungsi optimal. Hal ini menyebabkan lahan pertanian di wilayah Manonjaya mengalami kekeringan.

Tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Cineam juga belum tertangani secara menyeluruh.

Aanya menilai, kebijakan fiskal nasional perlu mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. Ia mendorong adanya regulasi tambahan seperti Inpres Jalan Daerah, DAK tematik dan alokasi khusus untuk daerah dengan keterbatasan geografis dan pelayanan dasar.

“Pembangunan tidak boleh hanya terfokus di kota besar. Daerah seperti Tasikmalaya juga bagian dari wajah Indonesia,” ujar dia. *