Kabar tersebut santer terdengar sejak penganggaran murni di Dinas PUTR. Kabarnya, beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon mendominasi sejumlah paket proyek pekerjaan. Baik hak anggota dewan berupa pokir maupun mereka mendapatkan jatah langsung secara pribadi dari dinas. (ilustrasi/dok)