Refleksi Pembangunan KBB, Anggota Fraksi PKB Soroti Ketimpangan Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Jelang Rencana 2027

INILAHKORAN.ID – Di tengah laju pembangunan yang terus digenjot Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih dinilai belum tertangani secara serius. 

Anggota DPRD KBB dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wendi Sukmawijaya, menegaskan bahwa arah pembangunan sejauh ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil warga, sehingga diperlukan refleksi menyeluruh agar kebijakan tidak hanya terlihat progresif di atas kertas.
 
“Pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai tampak maju dalam laporan, tetapi di lapangan masih menyisakan banyak persoalan,” ujar Wendi pada Sabtu 3 Januari 2026.
 
Meskipun ada kemajuan seperti pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung sekolah, dan penyediaan fasilitas penunjang pembelajaran, Wendi menyoroti kesenjangan kualitas pendidikan yang terus berulang antara wilayah perkotaan dan perdesaan. 

“Pembangunan pendidikan tidak boleh berhenti di wilayah tertentu saja. Jika tidak dilakukan secara merata dan berkelanjutan, ketimpangan akan terus bertahan,” ungkapnya.
 
Tak cuma itu, peningkatan Universal Health Coverage (UHC) yang membuka akses bagi kelompok rentan diapresiasi, namun Wendi mengingatkan bahwa tingginya kepesertaan harus diimbangi dengan kualitas layanan. 

"Masalah validasi data kepesertaan, keterbatasan tenaga kesehatan, dan ketidakseimbangan fasilitas di wilayah terpencil membuat manfaat UHC belum optimal," bebernya.
 
Sorotan lebih tajam diarahkan pada program Universal Coverage Jamsostek (UCJ) BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja non formal.

Menurutnya, anggaran APBD 2025 sebesar Rp 5 miliar dinilai sangat minim, hanya mampu menutupi sekitar 95.000 pekerja rentan selama tiga bulan. 

“Ini komitmen setengah hati. Perlindungan harus berkelanjutan, bukan sementara. Idealnya anggaran ditingkatkan menjadi Rp 20 miliar untuk melindungi 100.000 pekerja selama satu tahun,” tegasnya.
 
Kemudian, persoalan infrastruktur menjadi keluhan paling terasa, dengan aspirasi tentang jalan rusak, drainase tidak optimal, dan keterbatasan infrastruktur dasar sering muncul dalam forum reses. 

“Ini bukan sekadar kenyamanan, karena berdampak langsung pada ekonomi, mobilitas, dan distribusi hasil pertanian serta usaha kecil,” sebutnya.
 
Jelang penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2027, Wendi mendorong infrastruktur sebagai prioritas utama, tanpa mengabaikan keberlanjutan pendidikan dan kesehatan. 

Ia menyebut pentingnya sinergi legislatif dan eksekutif, perencanaan matang, dan pengelolaan anggaran tepat sasaran juga ditegaskan. 

“Kalau kebijakan tidak berani berpihak pada masyarakat, keluhan akan terus berulang,” pungkasnya.***