Bupati Cirebon Imron Ngamuk, 'Tampar' Pejabat yang Kurang Koordinasi

INILAHKORAN, Cirebon- Untuk kesekian kalinya, kembali Bupati Cirebon, Imron memberikan tamparan keras kepada beberapa pejabat yang kurang melakukan koordinasi dengan dirinya.

Amuk Bupati Cirebon Imron tersebut disampaikan dalam acara rapat BPKP Pemkab Cirebon, Selasa 17 Mei 2022.

Di hadapan seluruh pejabat, Bupati Cirebon Imron menyoroti terkait masih lemahnya koordinasi beberapa pejabat, kepada dirinya.

Baca Juga: Ridwan Kamil Kunjungi Vatikan, Temui Langsung Paus Fransiskus, Bahas Apa?

Padahal, sebagai Bupati Imron sejak awal sudah mengaku kran koordinasi seluas-luasnya kepada seluruh kepala OPD di Kabupaten Cirebon.

Tapi pada kenyataannya, sampai saat ini banyak yang tidak serius.

"Kalau tidak ada pertemuan seperti ini, beberapa kepala OPD jarang berkoordinasi dengan saya. Apa sih susahnya koordinasi. Bertemu dikantor ataupun dipendopo tidak masalah kan," kata Imron.

Padahal kata Imron, sebagai bupati harusnya semua pejabat mengerti dan memahami bahwa dirinya selalu terbuka dalam segala hal.

Baca Juga: PPDB 2022 Sudah Dimulai, Ridwan Kamil: Ini yang Paling Adil!

Jangankan untuk bertemu anak buah, bertemu dengan masyarakat Kabupaten Cirebon pun, dirinya mengaku siap kapan saja.

"Yang terpenting, sayanya diberi tahu ada masalah yang harus dipecahkan bersama. Jangan sampai masalah muncul, dan kesannya saya tidak bisa menyelesaikan. Padahal saya justru tidak tahu," jelasnya.

Bupati kembali memastikan, pada masa kepemimpinannya tidak ada istilah membela kepentingan pribadi atau golongan. Untuk itu, dirinya juga meminta kepada semua pihak untuk fokus membangun Kabupaten Cirebon, dan menghilangkan ego sentris masing-masing.

Baca Juga: Dorong UMKM Aplikasikan Praktik Ekonomi Hijau, BI Jabar Gandeng 7 Bank Lokal

"Urusan partai ada waktunya. Sekarang ini fokus membangun Kabupaten Cirebon, karena kepentinga masyarakat lebih utama," akunya.

Dalam kegiatan tersebut, Imron menyebutkan penetapan undang undang desa telah membawa perubahan yang sangat fundamental dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Undang-undang ini juga sebagai upaya pemerataan pembangunan desa dan pencegahan kemiskinan.

Baca Juga: Jadwal Pertandingan Badminton SEA Games 2022 Selasa 17 Mei 2022

"Adanya undang-undang desa memberikan keleluasaan pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan. Silahkan kelola desa berikut keuangannya sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Ini supaya masyarakat bisa sejahtera," tukas Imron.***(maman suharman)