Respons Tudingan Maladministrasi Rotasi Mutasi di Lingkungan Pemda KBB, Hengki Kurniawan: Sudah Sesuai Prosedur dan Aturan Hukum yang Berlaku
Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan akhirnya angkat suara terkait kabar yang menuding dirinya melakukan maladministrasi dalam proses rotasi mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Ia menyebut, sekarang sudah tidak ada eselon IV dan yang ada pejabat fungsional. Jadi, kalau pegawai fungsional sudah layak tidak masalah jadi eselon III.
"Kita pastikan semua yang dilakukan sudah betul-betul sesuai aturan hukum yang berlaku," sebutnya.
Ia menambahkan, dalam rotasi mutasi sudah sesuai aturan dan BKPSDM KBB lantaran mengacu pada regulasi yang telah ditentukan.
Baca Juga : Disangka Manekin, Warga Leuwigajah Geger dengan Temuan Mayat Tanpa Busana di Sungai Cisangkan
"Tapi, saya ucapkan terima kasih kepada Aktivis Pemuda Bandung Barat, Bilal Al Fariz yang telah menjalankan fungsi kontrol sosial," ujarnya.
Terpisah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri bakal melakukan verifikasi berkas laporan yang disampaikan oleh Aktivis Pemuda Bandung Barat terkait dugaan adanya praktek penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan rotasi mutasi jabatan pada Januari 2023 lalu.
Pasalnya, KPK belum bisa membenarkan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proses rotasi mutasi jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Baca Juga : Tepis Tudingan Maladministrasi Rotasi Mutasi, Kabag Hukum Setda KBB Berikan Tanggapan Tegas
Sebelumnya, dikabarkan Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan dilaporkan Aktivis Pemuda Bandung Barat melaporkan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ke KPK pada Kamis 11 Mei 2023 atas dugaan gratifikasi pada proses rotasi maupun mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Halaman :
