Rumah Sakit Terkendala Keuangan, Ketua DPRD Minta Hal Ini ke Kemenkes

INILAH, Bogor- Ketua DPRD Kabupaten Rudy Susmanto mengajak semua pihak untuk membantu rumah sakit pemerintah maupun swasta yang sedang kewalahan menangani lonjakan pasien Covid 19. 

Wakil Sekjend DPP Partai Gerindra ini pun tak segan meminta agar Kementerian Kesehatan segera mencairkan klaim pelayanan pasien Covid 19 dan mengusulkan penempatan prajurit TNI di Batalyon Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah dan swasta yang ada di Kabupaten Bogor.

"Kita harus memastikan semua pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit bisa mendapatkan pelayanan yang layak hingga kita meminta Kementerian Kesehatan segera mencairkan klaim pelayanan pasien Covid 19,  Kita juga harus mensadari, saat ini jumlah tenaga kesehatan kita yang terpapar sudah sangat banyak, sementara yang tersisa juga sangat kelelahan menangani lonjakan pasien," ungkap Rudy kepada wartawan, Jumat  (2/7).

Baca Juga : Mal di Kota Bogor Dilarang Beroperasi Mulai Tanggal 3 sampai 20 Juli

Kondisi ini, lanjut dia, diperparah dengan  keuangan rumah sakit yang tidak sehat. Lambatnya pembayaran  klaim pelayanan pasien Covid -19 di Kementerian Kesehatan membuat  pihak rumah sakit  tidak mampu membayar hutang kepada vendor distributor oksigen dan obat-obatan. 

Dampaknya  stok oksigen dan obat-obatan yang ada di rumah sakit tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien yang jumlahnya terus bertambah banyak.

Data di RSUD Cibinong, hingga akhir Juni 2021 klaim yang belum dibayar Kemenkes jumlah sekitar Rp 15 miliar, di RSUD Ciawi sebesar Rp 16 miliar, RS Mary sekitar Rp16 miliar, sedangakan RS MH. Thamrin berkisar Rp30 miliar.

Baca Juga : Gawat, 55 Nakesnya RSUD Kota Bogor Terpapar Covid-19

"Masalah ini harus segera dicarikan solusi. Jika diperlukan, Forkompinda membuat surat bersama ke Kementerian Kesehatan," sambungnya.

Editor : Bsafaat