Sepakat! DPC Partai Demokrat Kota-Kabupaten Cirebon Sebut KLB Sumut Ilegal

Munculnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021), menimbulkan reaksi beragam di daerah. Banyak kader yang mengaku geram dengan gerakan tersebut. Mereka menilai,  KLB tersebut ilegal karana tidak memenuhi syarat sesuai dengan AD/ART partai.

Sepakat! DPC Partai Demokrat Kota-Kabupaten Cirebon Sebut KLB Sumut Ilegal
ilustrasi/antara foto

Sementara anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai Demokrat, Mahmud Jawa memastikan, KLB kemarin bukanlah apa-apa dan tidak usah ditanggapi. Buktinya, pihak pemerintah sendiri juga menilai, KLB itu lebih kepada temu kangen saja. Pernyataan tersebut, terlontar langsung dari Menteri Polhukam, Mahfud MD. 

"Tidak ada yang perlu di khawatirkan atas KLB kemarin. Pak Mahfud kan orang pemerintah, dan dia bikin pernyataan bahwa itu adalah hanya temu kangen para kader saja. Jelas dong sekarang posisi pemerintah ada dimana. Silahkan terjemahkan sendiri," ujar Jawa.

Jawa menambahkan, ilegalnya KLB kemarin karena yang menjadi ketua terpilihnya saja, keanggotaan di Partai Demokratnya, diragukan. Artinya, bukan tidak mungkin ketua terpilih hasil KLB malah sama sekali tidak mempunyai KTA Partai Demokrat.

Baca Juga : Duh,  Ribuan Titik Sampah Liar Belum Terdeteksi DLH Kaupaten Cirebon

"Jadi apa yang diresahkan untuk tingkat Kabupaten Cirebon. Toh saya malah balik bertanya, ada tidak dari kader Partai Demokrat Kabupaten Cirebon yang mendukung Muldoko sebagai ketua hasil KLB. Tidak ada kan, jadi jelas sudah semuanya. Kami tetap solid mengakui AHY sebagai Ketum kami," tukasnya. (maman suharman)

 

Halaman :


Editor : Bsafaat