Sikap Kami : Persatuan ‘Watch Dog’ Indonesia

HARI ini, selama dua hari, Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berlangsung di Kota Bandung. Saatnya organisasi tertua ini berkonsentrasi mengembalikan wartawan sebagai watchdog kebijakan publik.

Diakui atau tidak, sebagai sebuah otokritik, rasanya patut kita terima fakta ini: kualitas wartawan kian lama terasa kian menurun. Baik dalam tataran idealisme maupun praktik jurnalistiknya.

Keluhan-keluhan terhadap kualitas produk jurnalistik, yang tentu saja salah satunya berpangkal dari kemampuan wartawan, jamak kita temukan dalam perbincangan publik. Tak perlu juga kita membela diri terlalu berlebihan karena faktanya memang ada juga kenyataannya.

Baca Juga : Penanganan Stunting Masih Sebatas Tataran Permukaan

Sejatinya, untuk melahirkan produk yang sesuai standar, dalam hal ini kode etik pers, tak melulu berat. Namun, masih terjadi pelanggaran sana-sini. Setidaknya itu bisa terlihat dari banyaknya pengaduan-pengaduan yang masuk ke Dewan Pers.

Tapi, yang lebih merisaukan, adalah mulai hilangnya fungsi-fungsi kontrol sosial dari produk-produk jurnalistik saat ini. Di satu sisi, kita memahami, medium jurnalistik sebagai sebuah industri, juga butuh dana untuk membiayai produk-produknya. Rerata, saat ini, harapan tersebut ada pada pengiklan, terutama sektor pemerintahan. 

Tapi, semestinya, bisa ditemukan jalan bagaimana kerja sama bisa berjalan, fungsi-fungsi kontrol sosial tak lepas. Salah satunya adalah kontrol yang beradab, setidaknya sesuai dengan kode etik.

Baca Juga : Sikap Kami: Kompetisi Tak Pernah Bohong!

Fungsi-fungsi watch dog ini tak hanya melorot karena itu, tapi juga tersebab kemampuan profesional wartawan sendiri. Sudah jadi pemandangan sehari-hari bagaimana sebagian wartawan tak berkeringat untuk mendapatkan informasi. Cukup menunggu press release dari beragam institusi dan organisasi. Tanpa berminat memberikan tambahan-tambahan informasi yang dibutuhkan publik.

Editor : Ghiok Riswoto